Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Desa Minta Swasta Ikut Bangun Desa Mandiri Energi agar Tak Tergantung pada PLN

Kompas.com - 15/02/2015, 20:54 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar berharap agar desa-desa terpencil dapat memenuhi kebutuhan energi secara mandiri. Ia meminta perusahaan swasta ikut membantu mengadakan sumber energi bagi desa-desa tersebut sehingga tidak tergantung pada Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Marwan mengatakan, kebutuhan akan energi itu penting bagi desa tertinggal untuk memperlancar jalannya pelayanan sosial dan memajukan ekonomi warta setempat. Kementerian Desa akan mengupayakan solusi terhadap masalah ini. Salah satunya dengan pengembangan desa mandiri energi, khususnya desa-desa yang sulit dijangkau PLN. Desa-desa tersebut umumnya merupakan tertinggal, terpencil, dan di perbatasan yang berjumlah 10.000 desa atau 13 persen dari seluruh desa di Tanah Air.

"Kami akan dorong setiap desa memiliki kemampuan untuk memenuhi sendiri lebih dari 60 persen kebutuhan energi listrik dan bahan bakarnya dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan sumber daya yang dimiliki desa," kata Marwan sebagaimana dikutip Antara, Minggu (15/2/2015).

Pengembangan desa mandiri energi dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa secara maksimal. Ini dilakukan supaya desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan energi listriknya sendiri sekaligus menghilangkan ketergantungan terhadap pasokan energi listrik dari luar.

Menurut Marwan, desa memiliki banyak sumber daya yang dapat menghasilkan energil istrik. Sumber energi di desa dapat diperoleh dari sumber pertanian yang bisa menghasilkan biofuel dan agrofuel, maupun dari sumber non pertanian, seperti penggunaan mikrohidro, tenaga surya dan biogas. Sumber-sumber itu, kata Marwan, bersifat terbarukan dan ramah lingkungan.

Marwan menambahkan, untuk mewujudkan desa mandiri energi diperlukan dana yang tidak sedikit. Pengadaannya tidak cukup jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah. "Diperlukan keikutsertaan kalangan swasta termasuk dunia usaha, di antaranya melaui program corporate social responsibility," ujarnya.

Marwan akan menggandeng badan usaha milik negara dan pengusaha swasta untuk mendukung program itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com