Banggar Percayakan Anggaran Pembangunan Rumah Dinas TNI ke Kementerian PU

BOGOR, KOMPAS.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati bahwa alokasi anggaran pembangunan rumah untuk TNI dikembalikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rancangan APBN-Perubahan 2015. Dengan demikian, total anggaran untuk Kementerian PU-Pera yang disetujui Banggar DPR menjadi Rp 33,8 triliun.

Mulanya, Komisi V DPR memutuskan jika anggaran untuk pembangunan rumah TNI senilai kurang lebih Rp 1,78 triliun dialokasikan pada Kementerian Pertahanan. Dengan demikian anggaran untuk Kementerian PU-Pera berkurang menjadi kurang lebih Rp 31 triliun. Namun pagi tadi Banggar DPR mengembalikannya lagi ke Kementerian PU-Pera.

"Tadi pagi diputuskan di Badan Anggaran enggak boleh dan kembali lagi ke PU, jadi totalnya tetap Rp 33,8 triliun," kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono di Istana Bogor, Jumat (13/2/2015).

Kendati demikian, Basuki mengaku tidak masalah jika pun alokasi dana untuk pembangunan rumah TNI tersebut diberikan kepada Kementerian Pertahanan. Mengenai kekurangan dana untuk program pembangunan rumah murah, Basuki menyampaikan bahwa pihaknya tidak memaksakan anggaran harus tersedia penuh. Menurut dia, program pembangunan rumah murah untuk rakyat tetap berjalan meskipun anggarannya masih kurang.

"Masalahnya kan tidak harus sekarang tersedia, itu kan nanti jalan terus. Tahun ini kan tidak harus Januari atau Februari kan, kan terus berjalan terus, tidak perlu menunggu disediain gitu," ucap dia.

Basuki juga menyampaikan bahwa rumah murah untuk rakyat sudah mulai dibangun di beberapa daerah seperti di Tangerang, dan Ternate. Di samping itu, lanjut Basuki, Pemerintah Kota Bandung bersedia menyediakan lokasi pembangunan rumah murah. "Kemudian di Gunung Sitoli, Nias, nanti mau digroundbreaking bareng," ujar Basuki.