Kompas.com - 11/02/2015, 21:50 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berada satu mobil dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) usai penutupan Rakernas III PDIP di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebuyt digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pilpres 2014 mendatang. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berada satu mobil dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) usai penutupan Rakernas III PDIP di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebuyt digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pilpres 2014 mendatang.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diimbau untuk tetap berada di PDI Perjuangan meskipun partai berlambang banteng moncong putih itu terus menekan Jokowi terkait pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Jokowi diminta untuk tidak goyah menyikapi dinamika politik yang ada saat ini.

"Jika langkah (mundur) itu diambil Presiden Jokowi, mungkin saja Megawati dan PDI Perjuangan akan sedikit merugi, tapi tetap akan eksis sebagai kekuatan politik besar karena fondasi Megawati dan PDI Perjuangan sudah kokoh, sementara Presiden Jokowi niscaya akan merupakan bunuh diri politik dan konyol," ujar pengamat politik Universitas Airlangga, Haryadi, Rabu (11/2/2015).

Haryadi memprediksi, dorongan untuk berpisah dengan partai yang mengusung Jokowi selama ini berasal dari figur atau faksi kelompok relawan pendukung Presiden yang karakternya memang anti-partai. Namun, menurut Haryadi, kelompok tersebut tidak berpikir secara realistis.

Jika menuruti kemauan kelompok tersebut, kata Haryadi, Jokowi akan kehilangan kekuatan di parlemen.

"Pada saat yang sama, memisahkan diri dari Megawati, Presiden Jokowi akan kehilangan patron ideologi nasionalisme. Presiden Jokowi akan mudah dicap sebagai pengkhianat politik," katanya.

Haryadi menambahkan, memang tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya ada parpol lain yang bersedia untuk mendukung pemerintahan Jokowi di parlemen. Namun, kata dia, belum tentu kelompok tersebut mau mengusung Jokowi tanpa adanya kepentingan. Kinerja pemerintahan pun nantinya akan menjadi tidak efektif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Nasional
Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.