Kompas.com - 11/02/2015, 17:51 WIB
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengaku mempersiapkan khusus kebaya yang dikenakannya pada pelantikan anggota DPR, Rabu (1/10/2014). KOMPAS.com/SABRINA ASRILRahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengaku mempersiapkan khusus kebaya yang dikenakannya pada pelantikan anggota DPR, Rabu (1/10/2014).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyayangkan adanya rencana tes keperawanan dan keperjakaan sebagai syarat kelulusan yang akan dimasukkan ke rancangan peraturan daerah (perda) tentang akhlakul karimah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menurut Sara, rencana tes keperawanan dan keperjakaan melanggar hak asasi manusia dan harus ditolak.

"Secara biologi maupun psikologis, ini tidak bisa," kata Sara, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Ia menjelaskan, tes keperawanan dan keperjakaan pernah dilakukan di berbagai negara lain dan akhirnya dihilangkan. Dengan begitu, ia merasa tidak perlu ada tes serupa di Indonesia karena tidak efektif dan melanggar privasi seseorang. Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus berperan aktif mencegah agar rencana memberlakukan perda tersebut tidak terealisasi.

"Tidak boleh ada aturan seperti itu. Ini bukan masalah moralitas, caranya tidak tepat. Ini cara yang sangat tidak profesional," ujar keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersebut.

Untuk diketahui, tes keperawanan dan keperjakaan masuk perda akhlakul karimah dan menjadi salah satu syarat kelulusan SMP dan SMA merupakan usul anggota DPRD Kabupaten Jember. (Baca: Tes Keperawanan dan Keperjakaan Diusulkan Jadi Syarat Kelulusan)

Keinginan DPRD Jember tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap semakin tingginya perilaku seks bebas di usia pelajar akibat terbukanya sistem informasi dan komunikasi. Seks bebas itu juga memicu tingginya pengidap HIV/AIDS di usia pelajar. (Baca: Pro dan Kontra Tes Keperawanan dan Keperjakaan sebagai Syarat Kelulusan)

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi sempat meminta maaf karena munculnya usulan tersebut. Menurut Ayub, tingginya angka penderita HIV/ AIDS yang berasal dari kalangan pelajar menjadi pekerjaan rumah bersama. Komisi D DPRD Jember akan meminta kepada Dinas Pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah agar anak-anak lebih memahami bahaya seks bebas.

Untuk itulah, dalam waktu dekat, DPRD Jember akan melakukan proses kajian, dialog, dan mengundang para ahli dari berbagai sumber untuk memberikan masukan demi melahirkan sebuah kebijakan yang dapat memberikan perlindungan bagi warga Jember, terutama anak-anak Jember, tanpa adanya diskriminasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Nasional
Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Nasional
Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Nasional
Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Nasional
4 Prajruit TNI AL Sumbang 6 Emas di SEA Games Vietnam

4 Prajruit TNI AL Sumbang 6 Emas di SEA Games Vietnam

Nasional
Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.