Kompas.com - 09/02/2015, 10:00 WIB
Puluhan orang menggunakan topeng bergambar wajah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, melakukan orasi dan aksi di depan lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (24/1/2015) sore. FATHUR ROCHMANPuluhan orang menggunakan topeng bergambar wajah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, melakukan orasi dan aksi di depan lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (24/1/2015) sore.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Desakan publik agar Presiden Joko Widodo segera mengambil keputusan terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengambil langkah penyelesaian konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI, terus bergulir. Tak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri dan dunia maya.

Hiruk pikuk yang berjalan hampir sebulan ini dianggap sangat menguras energi seluruh elemen bangsa. Jokowi diingatkan bahwa masih banyak urusan lain yang harus menjadi perhatian.

"Sesuatu yg simple ga usah dibikin ruwet pak @jokowi_do2 tugas lain msh banyak yg numpuk #SaveKPK #Polri," demikian tulis akun Twitter @hadian_k, Senin (9/2/2015) pagi.

Presiden Jokowi berjanji akan menyampaikan keputusannya pada pekan ini. Sebelumnya, ia beralasan, masih menunggu putusan PN Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan terhadap penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Lamanya pengambilan keputusan oleh Jokowi pun dipertanyakan.

"Pak Presiden, apa yg Bpk tunggu? Rakyat nyaris tak sabar mnunggu Bpk segera menyelamatkan KPK dan POLRI, menegaskan komitmen mlawan korupsi," demikian A. Mustofa Bisri melalui akunnya @gusmugusmu.

Sementara itu, dari Melbourne, warga negara Indonesia yang tergabung dalam Komunitas Peduli Indonesia juga menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang terjadi di Tanah Air. Sebagai wujud keprihatinan, mereka menggelar aksi di Federation Square, Melbourne, Sabtu (7/2/2015) lalu. Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap. Sejumlah aspirasi disuarakan melalui poster-poster bertuliskan "Save KPK-Polri", "Bersihkan Polri", dan "Wake Up Jokowi".

"Kami mendukung Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan untuk menguatkan KPK dalam pemberantasan korupsi," demikian perwakilan Komunitas Peduli Indonesia, Sri Wiyanti, dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Mereka juga mendukung Jokowi untuk mewujudkan kepemimpinan Polri yang bersih dari praktik korupsi dan mewujudkan platform dan peta jalan (road map) yang jelas untuk menjadikan Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Kami juga mendukung masyarakat sipil untuk terus menerus mengawasi proses demokratisasi melalui aksi kolektif mengawal pemberantasan korupsi," kata Sri Wiyanti.

Sebelumnya, di sejumlah daerah di Tanah Air, aksi-aksi menuntut Presiden Jokowi segera mencari solusi penyelesaian konflik KPK-Polri juga marak digelar. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Nasional
Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

Nasional
 Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Nasional
HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

Nasional
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

Nasional
Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Nasional
Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Nasional
PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

Nasional
 KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X