Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/02/2015, 10:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Desakan publik agar Presiden Joko Widodo segera mengambil keputusan terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengambil langkah penyelesaian konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI, terus bergulir. Tak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri dan dunia maya.

Hiruk pikuk yang berjalan hampir sebulan ini dianggap sangat menguras energi seluruh elemen bangsa. Jokowi diingatkan bahwa masih banyak urusan lain yang harus menjadi perhatian.

"Sesuatu yg simple ga usah dibikin ruwet pak @jokowi_do2 tugas lain msh banyak yg numpuk #SaveKPK #Polri," demikian tulis akun Twitter @hadian_k, Senin (9/2/2015) pagi.

Presiden Jokowi berjanji akan menyampaikan keputusannya pada pekan ini. Sebelumnya, ia beralasan, masih menunggu putusan PN Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan terhadap penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Lamanya pengambilan keputusan oleh Jokowi pun dipertanyakan.

"Pak Presiden, apa yg Bpk tunggu? Rakyat nyaris tak sabar mnunggu Bpk segera menyelamatkan KPK dan POLRI, menegaskan komitmen mlawan korupsi," demikian A. Mustofa Bisri melalui akunnya @gusmugusmu.

Sementara itu, dari Melbourne, warga negara Indonesia yang tergabung dalam Komunitas Peduli Indonesia juga menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang terjadi di Tanah Air. Sebagai wujud keprihatinan, mereka menggelar aksi di Federation Square, Melbourne, Sabtu (7/2/2015) lalu. Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap. Sejumlah aspirasi disuarakan melalui poster-poster bertuliskan "Save KPK-Polri", "Bersihkan Polri", dan "Wake Up Jokowi".

"Kami mendukung Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan untuk menguatkan KPK dalam pemberantasan korupsi," demikian perwakilan Komunitas Peduli Indonesia, Sri Wiyanti, dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Mereka juga mendukung Jokowi untuk mewujudkan kepemimpinan Polri yang bersih dari praktik korupsi dan mewujudkan platform dan peta jalan (road map) yang jelas untuk menjadikan Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Kami juga mendukung masyarakat sipil untuk terus menerus mengawasi proses demokratisasi melalui aksi kolektif mengawal pemberantasan korupsi," kata Sri Wiyanti.

Sebelumnya, di sejumlah daerah di Tanah Air, aksi-aksi menuntut Presiden Jokowi segera mencari solusi penyelesaian konflik KPK-Polri juga marak digelar. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com