Jika Percaya KPK, Jokowi Harusnya Batalkan Pelantikan Budi Gunawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, meminta Presiden Joko Widodo segera membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri karena sudah berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, Presiden Jokowi pernah menyatakan sendiri bahwa dirinya percaya kepada KPK.

Menurut Effendi, hal tersebut disampaikan Jokowi saat memilih jajaran menterinya untuk mengisi kabinet kerja. Saat itu, Jokowi melibatkan KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam seleksi calon menteri.

"Saya ingat betul, 'Kita semua percaya KPK dan PPATK,' begitu kira-kira kata Jokowi waktu itu," ujar Effendi dalam diskusi 'Publik dan Politik' yang diselenggarakan Smart FM, di Jakarta, Sabtu (7/2/2015) siang.

Sebagai pemimpin, Effendi meminta Jokowi untuk konsisten terhadap ucapannya. Jokowi, kata dia, seharusnya meyakini bahwa status tersangka terhadap Budi sudah tepat dan tak perlu menunggu proses praperadilan.

"Kalau perlu, Presiden harusnya libatkan KPK dan PPATK dalam seleksi kapolri. Kalau menteri bisa, kenapa Kapolri tidak," ujar Effendi. (baca: Presiden Tak Akan Libatkan KPK-PPATK jika Ganti Calon Kapolri)

Presiden Joko Widodo baru akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian Kapolri pada pekan depan. Menurut Jokowi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dirinya mengambil keputusan final, apakah melantik atau tidak Budi Gunawan sebagai Kapolri. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

Jumat pekan depan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan gugatan praperadilan yang diajukan Budi. Ia mempermasalahkan penetapan tersangkanya oleh KPK. Sidang akan dimulai Senin pekan depan.

Sementara itu, Kompolnas mempersiapkan daftar calon kapolri yang baru. Ada empat perwira tinggi yang masuk dalam daftar yang akan diajukan kepada Kompolnas. (Baca: Jika Budi Gunawan Tak Dilantik, Ini Empat Calon Kapolri yang Diusulkan Kompolnas)

Jika Presiden memutuskan tidak melantik Budi Gunawan dan melakukan proses ulang calon kepala Polri, Kompolnas tinggal menyerahkan keempat calon tersebut kepada Presiden.

Empat nama yang persiapkan oleh Kompolnas ialah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Priyatno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri), dan nama baru di jajaran bintang tiga, Komjen Budi Waseso (Kabareskrim Polri).