Ancaman Berhenti Kerja, Menteri Tedjo Sebut Pegawai KPK "kayak Buruh"

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno tidak yakin ancaman pengunduran diri akan direalisasikan oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Tedjo menilai ancaman pengunduran diri itu tidak akan sampai menyebabkan mogok kerja massal.

Menurut dia, ancaman mogok kerja hanya dilakukan oleh kalangan buruh. "Ndak-lah. Itu terserah mereka apa maksudnya, terserah mereka sajalah. Namun, tidak sejauh itu," kata Tedjo di Istana Kepresidenan, Jumat (6/2/2015).

Wartawan pun kembali mempertanyakan keyakinan Tedjo yang begitu kuat bahwa pegawai KPK dipastikan tidak akan mundur dan bisa menyebabkan mogok kerja massal. Menteri yang belakangan sering mendapat kritik karena pernyataan kontroversialnya itu pun hanya berseloroh kepada wartawan.

"Nggak-lah, kayak buruh saja," kata dia. (Baca: Jika KPK Lumpuh, Sebagian Pegawai KPK Pilih Non-aktif)

Adapun isu pengunduran diri pegawai KPK ini kali pertama dilontarkan oleh Deputi Pencegahan KPK Johan Budi. Ia mengungkapkan adanya keresahan pegawai KPK terhadap kondisi bahwa semua pimpinan lembaga itu dilaporkan ke polisi. (Baca: Sebut Pendukung KPK adalah Rakyat Tak Jelas, Tedjo Di-"Bully" di Medsos)

Seperti diketahui, saat ini, semua pimpinan KPK resmi dilaporkan atas beragam kasus tindak pidana ke Bareskrim Polri. Bambang Widjojanto sudah terlebih dulu menjadi tersangka dalam kasus dugaan saksi palsu pada sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010 lalu.

Bareskrim Polri juga sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja untuk kasus berbeda. Meski demikian, belum ada penetapan tersangka bagi keduanya. (Baca: Bareskrim Terbitkan Sprindik Abraham dan Adnan Pandu)

Presiden Joko Widodo baru akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian kepala Polri pada pekan depan. Menurut Jokowi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dia mengambil keputusan final, apakah melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri atau tidak.