Menko Polhukam, Wakapolri, Kepala BNPT, dan Panglima TNI Rapat Bahas Masalah Poso

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pejabat negara berkumpul di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jumat (5/2/2015) sore, untuk membahas masalah ancaman teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka membahas sinkronisasi pengamanan di titik rawan ancaman teroris tersebut.

"Agendanya membahas Poso. Ini sinkronisasi kerja di lapangan saja," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat tiba di kantor Kemenkopolhukam.

Moeldoko menuturkan, rapat akan membahas soal sinergi aparat keamanan di lapangan, khususnya dalam penyisiran kelompok teroris di wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan itu kini menjadi tempat persembunyian sel-sel jaringan teroris. Saat ini, kata Moeldoko, ada sekitar 600-700 anggota Brimob yang baru yang ditempatkan di Poso.

"Nanti lihat perkembangan ke depannya kalau memang dari Brimob menghadapi hambatan medan nanti kita yang maju," ucap mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Selain Moeldoko, hadir dalam pertemuan kali ini tersebut Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Saud Usman Nasution, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.

Pada awal Januari 2015 ancaman teroris kembali terjadi di Poso. Tiga warga Poso yang berada di pinggir hutan tewas dibunuh kelompok teroris yang dipimpin Santoso. Kondisi tersebut menjadikan warga takut untuk beraktivitas di kebun. Meski demikian, aparat keamanan menjamin warga yang akan berkebun dengan memberikan pengawalan.

Saat ini seribuan personel keamanan gabungan masih berada di Kabupaten Poso untuk meringkus kawanan teroris yang jumlahnya sekitar 20 orang. Kelompok berbahaya tersebut saat ini masih bersembunyi di tengah hutan dengan kuas sekitar 60 kilometer persegi.