Hari Ke-87 Jokowi-JK: DPR Setujui Budi Gunawan sebagai Kapolri

Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

JAKARTA, KOMPAS.com — Status tersangka yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan tak menyurutkan DPR RI untuk melanjutkan proses pergantian kepala Polri. Komisi III DPR justru menyetujui penetapan Budi Gunawan sebagai kepala Polri sebagaimana dimintakan oleh Presiden Joko Widodo.

Sehari setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi di Gedung Parlemen, Rabu (14/1/2015). Di sana, Budi mendapat kesempatan mengklarifikasi tudingan memiliki rekening gendut. Budi menyatakan bahwa semua harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara wajar dan sah sebagaimana dikuatkan oleh penyelidikan Badan Reserse Kriminal Polri pada 2010. Ia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka adalah upaya pembunuhan karakter. (Baca: Budi Gunawan: Ini Pembunuhan Karakter!)

Usai penyampaian visi dan misi sebagai calon kepala Polri, Budi mendapat pujian dari anggota DPR. Hanya Partai Demokrat yang menolak melanjutkan proses uji kepatutan dan kelayakanterhadap Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut. Demokrat akhirnya mundur dari proses seleksi itu. Demokrat juga meminta Jokowi tidak melantik Budi dengan dalih langkah itu dapat melindungi Presiden dari upaya pemakzulan. (Baca: Demokrat: Kami Menolak Budi Gunawan karena Ingin Melindungi Presiden).

Pada akhirnya, Komisi III tetap mengambil sikap menyetujui pencalonan tunggal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Jalan Budi menuju kursi pimpinan korps Bhayangkara dilanjutkan ke Sidang Paripurna DPR. Jika DPR menyetujui penetapan Budi sebagai kepala Polri, maka Presiden-lah yang akan memutuskan apakah Budi tetap dilantik atau tidak.

Jokowi menyikapi masalah ini dengan menunggu proses politik di DPR selesai. Jokowi menghormati keputusan KPK yang telah menetapkan Budi sebagai tersangka. (Baca: Jokowi Tunggu Sidang Paripurna DPR Sebelum Putuskan soal Calon Kapolri)

Sementara itu, aktivis antikorupsi terus mendesak agar Jokowi membatalkan pencalonan Budi. Jokowi berada di persimpangan jalan, apakah akan melanjutkan proses penetapan Budi sebagai kepala Polri atau menghentikannya.