Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Tuntut Freeport Ditutup Ricuh, Dua Polisi Terluka

Kompas.com - 04/02/2015, 19:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Pembela Keadilan di Tanah Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Rabu (4/2/2015). Aksi yang berlangsung sejak siang itu berakhir ricuh.

Dalam tuntutannya, para mahasiswa itu menuntut agar Presiden Joko Widodo menutup kegiatan operasi PT Freeport di Indonesia. Menurut mereka, meski rezim pemerintahan berganti beberapa kali, keberadaan PT Freeport dianggap tidak menguntungkan rakyat Papua.

"Tutup PT Freeport dan seluruh perusahaan asing milik negara-negara imperialis seperti BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari tanah Papua," demikian pernyataan salah satu peserta aksi.

Pantauan di lokasi, aksi yang semula berlangsung damai mendadak berubah menjadi ricuh. Sejumlah mahasiswa mulai melempari aparat kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi dengan menggunakan botol dan batu. Mereka juga berupaya menembus pagar DPR dengan cara memanjatnya. Namun, aksi itu digagalkan petugas dengan menembakkan gas air mata dan water canon.

Dua orang polisi terluka akibat ricuh tersebut. Salah satu petugas terluka pada bagian kepala akibat lemparan batu. Sementara, petugas lain terkena lemparan batu pada bagian perut sebelah kiri.

Tak hanya itu, tujuh motor trail milik aparat kepolisian yang terparkir di depan pagar gedung DPR dijungkirbalikkan oleh masa yang mengamuk. Aksi tersebut berakhir sekitar pukul 18.15 WIB, dan sempat membuat lalu lintas yang berada di Jalan Gatot Subroto macet panjang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com