Kepala Daerah Banyak yang Belum Paham Pentingnya "Branding"

Kompas.com - 03/02/2015, 05:08 WIB
ilustrasi shutterstockilustrasi
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemasaran dengan cara branding tidak hanya dilakukan produk, tapi juga harus dilakukan daerah. Sayangnya manfaat branding belum disadari oleh sebagian besar pemimpin daerah.

Branding dianggap membantu pemangku kepentingan daerah, baik itu warga, pemerintah, wirausahawan, hingga investor. Selain itu, pemerintah daerah lain juga bisa melihat arah dan kebijakan pembangunan suatu daerah dan meresponnya dengan baik.

"Branding jadi perangkat yang memudahkan banyak pihak ikut terlibat membangun daerah. Mereka bisa melihat, mengawasi, merespon arah dan kebijakan pembangunan daerah," kata CEO Makna Informasi M Rahmat Yananda, di Jakarta, Senin (2/2/2015).

Makna Informasi adalah lembaga konsultan komunikasi dan riset media Makna Informasi, yang menjadi partner riset LPEM UI.

Dikatakan Rahmad, perpaduan identitas daerah dan gaya kepemimpinan yang sesuai merupakan langkah awal pembentukanbranding yang kuat di suatu daerah.

“Artinya ini jadi kunci membangun potensi daerah yang berdaya saing, mampu menempatkan daerah dalam posisi unik dan berbeda dengan kota, kabupaten maupun propinsi lainnya," katanya.

Ia mencontohkan kota Bandung. Meski Bandung sudah dikenal publik, namun wali kota Ridwan Kamil mampu mengantarkan brand Bandung sebagai kota kreatif atau smart city.

"Juga kota Surabaya. Kegigihan Walikota Risma sukses menjadikan Surabaya sebagai ‘Kota Taman’. Dari kota pantai yang panas menjadi ‘sejuk," katanya.

Branding perlu juga bagi calon kepala daerah, baik calon baru maupun pertahana. Strategi branding tempat bisa dijadikan pesan kampanye pembangunan daerah dan keunggulan. (Eko Sutriyanto)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X