Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Mayoritas Publik Masih Percaya Jokowi Bukan "Presiden Boneka"

Kompas.com - 02/02/2015, 16:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hasil survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas responden yakin bahwa Joko Widodo bukan "presiden boneka". Mayoritas responden meyakini bahwa Jokowi bekerja tanpa intervensi dari siapa pun, termasuk dari partai politik pendukung.

"Sebanyak 55,8 responden yakin Jokowi sebagai presiden telah bekerja sebagaimana mestinya tanpa dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI Perjuangan)," kata peneliti LSI, Kuskridho Ambardi, saat merilis hasil survei di Jakarta, Senin (2/2/2015) sore.

Menurut LSI, sebanyak 23,6 persen publik menganggap Jokowi adalah presiden boneka karena banyak dipengaruhi oleh Megawati dalam mengambil keputusan. Adapun 20,6 persen lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

"Artinya, masih cukup banyak yang menganggap Jokowi bukan presiden boneka," ucap Kuskridho.

Namun, Kuskridho menekankan, survei ini dilakukan pada 10-18 Januari 2015 atau sebelum pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, yang berujung pada kisruh KPK-Polri. Banyak pihak menilai, Presiden mendapat tekanan dari parpol pendukung terkait pencalonan Budi.

"Saat isu ini mencuat, kita sudah mencapai tahapan akhir survei sehingga mungkin hasil ini tidak terlalu menggambarkan kondisi yang sekarang," ujarnya. (Baca: Survei LSI: Kepuasan Publik Tidak Terlalu Besar atas Kinerja 100 Hari Jokowi-JK)

Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error plus minus 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka. Pembiayaan survei ini berasal dari internal LSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com