Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#RakyatDukungJokowi Ramai di Twitter, "Meme" Tolak Budi Gunawan Beredar

Kompas.com - 29/01/2015, 10:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Di tengah desakan partai politik agar Komisaris Jenderal Budi Gunawan dilantik sebagai kepala Polri, muncul linimasa di media sosial Twitter yang memberi dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik tersangka kasus korupsi tersebut. Dukungan publik itu disampaikan dengan tanda #RakyatDukungJokowi.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, dukungan tersebut mulai muncul pada Rabu (28/1/2015). Para pemilik akun Twitter mendukung Presiden agar menolak "rongrongan" parpol pengusungnya terkait pergantian kepala Polri.

"Kalau enggak pantas, ngapain dilantik #RakyatDukungJokowi," demikian yang ditulis atas nama akun @Jerikho.

Sementara itu, @Irma_Irana berkicau, "Jangan takut ambil keputusan demi rakyat #RakyatDukungJokowi". (Baca: "Jangan Pisahkan Jokowi dari Rakyat, Jangan Biarkan Jokowi Sendirian...")

Adapun @Dewimoz memohon kepada Jokowi untuk tidak melantik Budi Gunawan. Dia mengatakan, "Pak @jokowi_do2 selamatkan KPK plis dan jangan lantik tersangka jadi Kapolri #RakyatDukungJokowi".

Tulisan di akun lainnya, @YLIDI, menunjukkan anggapan bahwa keputusan Jokowi melantik Budi atau tidak adalah ujian bagi Jokowi sendiri. "Angkat saja, biar @jokowi_do2 tau efek BG baginya". (Baca: Tim Independen Minta Budi Gunawan Mundur sebagai Calon Kapolri)

Adapun @PolitikAktual berkicau "kita harus ganti slogan hari ini, Pak @jokowi_do2. Lawan, lawan, lawan! #RakyatDukungJokowi".

Meski ramai dikicaukan, tagar tersebut tidak menjadi trending topic. Dukungan netizen juga disampaikan lewat meme. Berikut beberapa meme yang beredar di Twitter.

Twitter Dukungan publik untuk Presiden Joko Widodo di tengah desakan partai politik agar Komisaris Jenderal Budi Gunawan dilantik sebagai Kepala Polri

 

Twitter Dukungan publik untuk Presiden Joko Widodo di tengah desakan partai politik agar Komisaris Jenderal Budi Gunawan dilantik sebagai Kepala Polri
Twitter Dukungan publik untuk Presiden Joko Widodo di tengah desakan partai politik agar Komisaris Jenderal Budi Gunawan dilantik sebagai Kepala Polri

Ketua Tim Independen, Syafii Maarif, sebelumnya membuka fakta di balik pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Menurut dia, Jokowi tidak pernah mengajukan inisiatif nama mantan ajudan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

"Jujur, itu sebetulnya pengajuan BG, bukan inisiatif Presiden," kata Syafii seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2015).

Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan, informasi yang didapatnya ini cukup valid. Namun, saat didesak untuk mengungkap siapa yang mengusulkan nama Budi, pria yang akrab disapa "Buya" itu mengelak. (Baca: Ketua Tim Independen: Pencalonan Budi Gunawan Bukan Inisiatif Jokowi)

"Saya tak mau menyebut nama. Itu sudah rahasia umum, Anda harus tahu itu. Saya harus jaga hubungan baik dengan orang-orang itu," kata Syafii.

Buya juga mengungkapkan adanya pandangan dari Dewan Pertimbangan Presiden agar Jokowi melantik Budi Gunawan. Tanpa menyebut nama, pandangan itu disampaikan tiga anggota Wantimpres. (Baca: Syafii: Wantimpres Tidak Satu Suara, Tiga Orang Minta Budi Gunawan Dilantik)

"Saya ndak tahu apa yang terjadi, apalagi di sana tidak satu suara. Ada yang (minta Budi) dilantik, ada yang nggak mau. Ada katanya tiga orang yang mau BG dilantik," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com