Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2015, 06:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) menilai, kinerja Kabinet Kerja belum maksimal karena perhatian Presiden Joko Widodo tersedot pada kisruh politik dan hukum. Hal itu dikatakan Ketua Bara JP Sihol Manulang kepada Kompas.com, Rabu (28/1/2015).

"Semboyan kerja, kerja, kerja dalam 100 hari pertama ini banyak diganjal kisruh politik. Ini membuat fokus pembangunan ekonomi dan sosial jadi terganggu," ujar Sihol.

Sihol menyebutkan, kisruh itu, di antaranya, yang terjadi dalam dua pekan terakhir yaitu polemik penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, pro dan kontra soal pilihan Jokowi terkait anggota-anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Menurut Sihol, kekuatan politik yang berada di belakang Jokowi justru tidak memberikan dukungan penuh dan terkesan mengamankan kepentingan politiknya sendiri. Sihol menilai, hal itu terlihat dari sejumlah manuver yang dilakukan kader PDI Perjuangan. Pertama, kata dia, PDI-P terlihat gencar mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal, publik menolak mengingat catatan rekam jejaknya atas dugaan kepemilikan rekeningtak wajar. Penetapan statusnya sebagai tersangka justru tak menyurutkan dukungan kepadanya.

Kedua, lanjut Sihol, saat pelaksana tugas Sekjen PDI-P Hasto Kristianto menyebutkan lobi politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad menjelang Pemilihan Presiden 2014 lalu. Dan ketiga, kader PDI-P Sugianto Sabran melaporkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Bareskrim atas tuduhan memerintahkan saksi memberi keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010 silam.

Ketiga manuver itu, menurut Sihol, mengacaukan persepsi piblik terhadap pemerintahan Jokowi.

"Rakyat kecewa dan pasti akan mengadili mereka di tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pileg 2019 mendatang. Sudah pasti itu," ujar Sihol.

Sihol berpendapat, ke depan, koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, Koalisi Indonesia Hebat, harus mewakili aspirasi rakyat dan jangan melawan arus keinginan rakyat. Ia mengingatkan, partai-partai pendukung pemerintah harus mengingat pengalaman tahun 1999 di mana PDI-P memperoleh suara besar, namun anjlok pada Pemilu 2004.

"Kalau begini terus, dukungan ke partai KIH menurun dalam Pileg 2019, sementara dukungan ke Jokowi malah semakin besar," ujar Sihol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com