Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas Yakin Presiden Jokowi Bisa Cari Solusi Tepat untuk Kisruh KPK-Polri

Kompas.com - 26/01/2015, 09:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan, partainya yakin Presiden Joko Widodo dapat menemukan solusi terbaik untuk mengatasi kekisruhan antara KPK dan kepolisian. Ia berharap hubungan kedua lembaga penegak hukum ini tidak semakin memburuk.

"Partai Demokrat berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo masih memiliki kesempatan, wewenang, dan sumber daya politik untuk menemukan solusi yang paling tepat sehingga kemelut ini tidak semakin memburuk," kata Edhie Baskoro alias Ibas, di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Ibas mengatakan, solusi yang ditempuh diharapkan dapat memastikan bahwa hukum akan terus ditegakkan secara adil dan gerakan pemberantasan korupsi tidak akan terganggu.

"Institusi Polri dan KPK bisa diselamatkan dan bisa melanjutkan tugas-tugasnya tanpa gangguan apa pun dan gesekan antara Polri dan KPK dapat segera dihentikan dan tidak sebaliknya justru semakin meluas," ujarnya.

Selain itu, Ibas melanjutkan, Partai Demokrat mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan tepat dan bijak. Ibas juga berharap, penyelesaian masalah itu sesuai dengan konstitusi dan aturan perundangan serta semangat pemberantasan korupsi. Presiden, kata Ibas, juga harus mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia.

"Inilah pandangan resmi Partai Demokrat. Pimpinan Partai Demokrat meminta agar para kader Partai Demokrat menahan diri dan tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang tidak diperlukan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com