Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Apa Mau Bilang Jokowi Dipilih oleh Rakyat yang Tidak Jelas?"

Kompas.com - 26/01/2015, 08:32 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Direktur lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat, menilai, jajaran menteri Kabinet Kerja kerap mengeluarkan pernyataan yang tak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, menurut dia, pernyataan yang dilontarkan juga menyudutkan Jokowi. Ia mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Tedjo Edhy Purdijatno yang menyebut bahwa dukungan kepada KPK berasal dari rakyat yang tidak jelas.

"Kalau rakyat enggak jelas, mereka rakyat yang milih Jokowi loh. Mau bilang Jokowi dipilih dari rakyat yang enggak jelas?" kata Hasan, seperti dikutip Antara, Senin (26/1/2015).

Hasan juga menilai, Jokowi saat ini sendirian dalam menghadapi polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI, tanpa dukungan dari kabinet dan partai politik pengusungnya.

"Yang sekarang sendirian itu Jokowi. Dia tanpa support apa-apa," katanya.

"Jokowi tanpa support di kabinetnya. Lihat, orang-orang di kabinet ngomong sembarangan," lanjut Hasan.

Partai politik pengusung Jokowi, menurut Hasan, juga tidak memberikan bantuan kepada Presiden Jokowi. "Jokowi tidak punya support politik secara riil. Kalau support politik Mega (PDI-P) dan Surya Paloh (Nasdem) dicabut, Jokowi tidak punya support politik," ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan tidak akan mengintervensi kasus hukum yang melibatkan KPK dan Polri. Presiden menekankan, jangan ada kriminalisasi dalam perseteruan dua lembaga penegak hukum ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com