Bukan instruksi PDI Perjuangan
Hasto mengakui, ia sadar bahwa pertemuannya dengan Ketua KPK untuk urusan politik melanggar etika. Ia mengatakan, kesediaannya bertemu Samad karena penasaran dengan D yang mengaku bisa merealisasikan pertemuan itu. Apalagi, saat itu, Jokowi memang tengah mencari siapa sosok yang akan mendampinginya bertarung dalam Pilpres. Samad dinilai salah satu yang punya potensi.
"Meski akhirnya Pak Jokowi memutuskan bahwa cawapresnya adalah Jusuf Kalla," ujar Hasto.
Menurut Hasto, pertemuan itu bukan atas perintah partai atau koalisi pendukung Jokowi. Akan tetapi, pertemuan itu dilakukannya atas sepengetahuan dan persetujuan Jokowi. Dia juga mengklaim ada bukti berupa foto dan rekaman CCTV.
Bukan "kick back"
Hasto juga membantah bahwa kisah pertemuannya dengan Samad ini merupakan "kick back" untuk KPK yang telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia berat menceritakan hal ini. Kisah ini diungkapkan karena ia merasa geram Abraham menyangkal kisah lobi politiknya. Ia beranggapan bahwa Abraham menggunakan KPK sebagai alat untuk meraih kekuasaan.
Hasto mendesak KPK membentuk komite etik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia, Hendropriyono dan sejumlah nama yang pernah menggelar pertemuan dengan Abraham mengaku siap diperiksa oleh Komite Etik KPK.
Abraham: Itu Fitnah!
Merespons pernyataan Hasto, Pimpinan KPK segera menggelar rapat untuk mengonfirmasi cerita yang disampaikan Hasto di media massa. Melalui Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, Abraham mengatakan bahwa tudingan Hasto adalah fitnah.
"Bahwa semua yang disampaikan itu adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah dengan keras apa yang dituduhkan oleh Pak Hasto cs," kata Johan Budi di Gedung KPK, Kamis (22/1/2015) sore.
Johan mengatakan, KPK memberkan kebebasan berpendapat kepada semua pihak terhadap KPK. Namun, ia meminta agar pendapat itu disertai dengan bukti-bukti kuat.
Menurut Johan, wajar jika KPK melakukan pertemuan dengan partai politik. Ia mengungkapkan, pimpinan KPK kerap bertemu pejabat parpol untuk kegiatan sosialisasi dan kampanye anti-korupsi. Lagi pula, kata Johan, yang biasa bertemu dengan pejabat parpol tidak hanya Ketua KPK Abraham Samad, tetapi juga Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.
Banyak "siluman" penghancur KPK
Pengamat politik Boni Hargens menilai, tudingan Hasto adalah ekspresi kebingungan setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka menjelang penetapannya sebagai Kapolri.
"Saya kira KPK memang tidak boleh diserang. Bahkan, semua partai politik diwajibkan untuk melindungi KPK yang terdepan memberantas korupsi. Bahwa KPK juga perlu dikoreksi, itu wajar karena KPK terdiri dari manusia biasa," ujar Boni.
Namun, ia khawatir, manuver Hasto dijadikan momentum untuk mewacanakan pembubaran KPK.
"Banyak siluman yang ingin menghancurkan KPK. Kelemahan individu atau oknum dalam KPK, kalau itu ada, tidak serta-merta menjadi alasan utk membubarkannya," ujar dia.
Boni berharap, hal itu tidak akan terjadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.