ICW: Rekening Budi Gunawan Dinyatakan Wajar oleh Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk berdiskusi mengenai dugaan rekening gendut milik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon Kepala Kepolisan RI. Sebelumnya, mereka telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tujuan yang sama.

"Diskusi dan klarifikasi, minta kejelasan soal proses hukum kasus dugaan rekening gendut di Kepolisian. Kemudian, apakah PPATK dilibatkan dalam memilih calon Kapolri," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho saat dihubungi, Senin (12/1/2015).

Dalam diskusi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil bertemu langsung dengan Kepala PPATK M Yusuf. Emerson mengatakan, Yusuf menyampaikan bahwa PPATK pernah menyerahkan laporan hasil analisis (LHA) sejumlah anggota kepolisian, termasuk Budi, ke Kepolisian pada 2010. Menurut Emerson, LHA itu kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penyelidikan.

"Hasilnya, rekening Budi dinyatakan wajar oleh Mabes Polri," ujar Emerson.

Selain mengonfirmasi dugaan rekening gendut Budi, Emerson juga memastikan apakah PPATK dilibatkan dalam seleksi calon Kapolri. Menurut Yusuf, kata Emerson, PPATK tidak diminta Presiden Jokowi untuk menelusuri transaksi keuangan Budi. "Dia bilang, PPATK tidak dilibatkan. Tapi kalau diminta Presiden, akan memberi masukan," kata Emerson.

Keputusan Jokowi menunjuk Budi sebagai calon tunggal Kapolri menuai beragam respons dari masyarakat. Muncul petisi yang mendorong Jokowi menarik kembali pencalonan itu. Petisi ini digagas Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho melalui situs change.org.

Dalam petisi tersebut, Emerson menyampaikan adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening gendut. Untuk itu, menurut dia, Presiden Jokowi perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam memberi masukan mengenai rekam jejak para calon kepala Kepolisian RI.