Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Minta Pendukung Hatta Rajasa Tak Klaim Dukungan

Kompas.com - 12/01/2015, 13:52 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyatakan, partainya tetap solid jelang bergulirnya kongres untuk mengganti ketua umum. Ia juga memastikan kongres akan berlangsung dengan demokratis.

Amien mengaku, dirinya memang memberikan saran agar Hatta Rajasa tak kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum. Hanya, kalaupun Hatta kembali mencalonkan diri dan terpilih, Amien mengaku akan menerimanya.

"Saya memberikan nasihat, ditradisikan tiap lima tahun ganti (ketua umum). Kalau mereka dengarkan saya, cukup diganti Pak Zulkifli Hasan. Tapi kalau kemauan delegasi lain, juga tidak apa-apa," kata Amien, saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).

Amien menuturkan, Zulkifli Hasan memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan Hatta Rajasa. Keduanya, kata Amien, sama-sama penuh pengalaman dan matang dari sisi usia.

Mantan Ketua MPR itu juga menganggap dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah PAN untuk Hatta masih belim riil. Ia menyarankan tak ada yang mencoba mengklaim mendapat dukungan karena itu akan mengganggu proses demokrasi yang hidup di tubuh PAN. (baca: 24 DPW PAN Dukung Hatta Kembali Jabat Ketua Umum)

"Setahu saya yang diklaim itu juga tidak betul, sebaiknya jangan diteruskan. Mudah-mudahan tidak retak, so far so good," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Teguh Juwarno mengatakan, kandidat ketua umum DPP PAN pada Kongres 2015 kemungkinan mengerucut pada dua nama. Dua kandidat kuat ketua umum, kata Teguh, adalah incumbent Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan yang kini menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut Teguh, Hatta dan Zulkifli akan bersaing secara ketat karena saat ini sama-sama mendapatkan dukungan dari internal PAN. Teguh memprediksi, nama lain di luar Hatta dan Zulkiflin akan sulit bersaing pada kongres mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com