Bambang Soesatyo Minta Aburizal Batalkan Upaya Islah Golkar

Kompas.com - 06/01/2015, 09:44 WIB
Ketua Umum Partai Golkar demisioner Aburizal Bakrie (tengah) bersama pengurus DPP Golkar demisioner setelah memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela Munas IX Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014). Ical, sebutan untuk Aburizal Bakrie menjadi calon tunggal Ketua Umum Golkar pada Munas ini. KOMPAS / HERU SRI KUMOROKetua Umum Partai Golkar demisioner Aburizal Bakrie (tengah) bersama pengurus DPP Golkar demisioner setelah memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela Munas IX Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014). Ical, sebutan untuk Aburizal Bakrie menjadi calon tunggal Ketua Umum Golkar pada Munas ini.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com- Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, meminta Aburizal Bakrie segera membatalkan dan menghentikan kelanjutan perundingan dalam upaya islah dengan kubu Agung Laksono. Ia menilai perundingan itu tidak ada gunanya lagi.

"Kubu Agung Laksono menginginkan perundingan islah jalan terus pada 8 Januari 2015. Namun sebaiknya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (hasil Munas Bali) segera membatalkan dan menghentikan kelanjutan perundingan itu karena tidak ada gunanya lagi," kata Bambang dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa (6/1/2015), seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan, pertama, tidak etis meminta islah melalui perundingan, tetapi tidak mencabut gugatan di pengadilan sesuai kesepakatan perundingan sebelumnya. (baca: Belum Cabut Gugatan, Kubu Agung Laksono Dianggap Melanggar Kesepakatan)

Kedua, menurut dia, pengadilan adalah forum yang tepat untuk membuktikan kubu mana yang menyelenggarakan munas-munasan dan kubu mana yang sungguh-sungguh menggelar munas sesuai ketentuan UU dan AD/ART partai Golkar. (baca: Dianggap Langgar Kesepakatan soal Gugatan, Ini Jawaban Kubu Agung Laksono)

"Meskipun UU Parpol menyatakan perkara gugatan dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang mulai digelar di Pengadillan Negeri Jakarta Pusat hari ini harus diputus dalam 60 hari, ARB sebaiknya membatalkan perundingan tersebut," ujarnya.

Alasan ketiga, tambah Bambang, adanya permintaan macam-macam yang tidak mungkin dapat dipenuhi DPP Partai Golkar hasil Munas Bali. Keempat, ada kesan kubu hasil Munas Jakarta melakukan taktik mengulur waktu sambil berharap dukungan politik dan dukungan kekuasaan dari pemerintah.

"Kelima, kami tidak melihat keseriusan kubu hasil Munas Jakarta untuk benar-benar ingin mencapai islah demi kepentingan masa depan partai," katanya.

Bambang meminta Aburizal segera menarik tim juru runding yang ada dan menghentikan perundingan islah yang 'basa-basi'. Menurut dia, lebih baik penyelesaian kekisruhan tersebut melalui pengadilan, agar ada kepastian hukum bagi masa depan Partai Golkar. (baca: Pengurus Golkar Daerah Tunggu Hasil Islah)

"Islah dapat dilakukan setelah pengadilan memutuskan siapa pemenangnya dan pemilu masih 5 tahun lagi," katanya.

Selain itu, ujar Bambang, terkait pilkada tidak ada pengaruhnya karena di KPU atau KPUD, tanda tangan yang masih diakui secara legal formal konstitusi dan masih tercatat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal hasil Munas Golkar VIII Riau 2009, yaitu Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X