Sebut saja soal harga barang dan jasa, separuh lebih responden meyakini, kondisinya akan buruk tahun ini. Respons ini tidak lepas dari langkah pemerintah menaikkan harga BBM pada pertengahan November 2014. Harga barang dan jasa juga dinilai responden sebagai persoalan yang harus segera diatasi pemerintahan Jokowi.
Kebijakan menaikkan harga BBM jadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, hal itu bukan kebijakan populer. Di sisi lain, jika tak dilakukan, hal itu akan berdampak pada melonjaknya anggaran subsidi yang dinilai pemerintah tidak tepat sasaran.
Meski demikian, surplus dukungan yang diperoleh Jokowi tetap jadi modal tersendiri bagi pemerintah. Hasil jajak pendapat setelah kenaikan harga BBM pada November 2014 mencatat, kebijakan itu dinilai positif.
Secara umum, publik mengapresiasi positif pemerintahan Jokowi meski publik masih ragu kondisi di sejumlah sektor akan lebih baik. Salah satunya terkait kinerja para menteri yang disikapi publik secara terbelah antara yang menyatakan puas dan tidak puas. Hal ini jadi potret bahwa apresiasi memang tidak lepas dari sosok Jokowi. Apalagi, kepercayaan publik kepada Jokowi juga diikuti oleh keyakinan mereka pada komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi, isu yang selama ini jadi tolok ukur komitmen penegakan hukum di Indonesia.
Tentu yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana pemerintah mampu membuktikan kinerjanya dan tidak sekadar bergantung pada sosok presiden ataupun wakil presiden. Publik berharap tahun 2015 menjadi momentum bagi pemerintah dalam merealisasikan janji-janji politiknya. (YOHAN WAHYU/LITBANG KOMPAS)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.