Kompas.com - 05/01/2015, 16:38 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan hakim Mahkamah Kontitusi, Harjono, menilai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang intinya membatasi waktu pengajuan Peninjauan Kembali (PK) menjadi hanya satu kali tidak sejalan dengan teori hukum berdasarkan struktur tata negara. Surat edaran itu, kata Harjono, telah menafikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan pembatasan PK dalam hukum acara pidana adalah inkonstitusional.

"Kita bisa lihat teknisnya, ini sudah dalam struktur ketatanegaraan kita bahwa undang-undang bisa dinyatakan bertentangan dengan UUD oleh Mahkamah Konstitusi. Bila itu bisa dinafikkan oleh surat edaran Mahkamah Agung, bagaimana struktur teori ini? teorinya bisa rusak," kata Harjono, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/1/2015).

Ia menilai, sebaiknya yang diatur bukan batas waktu pengajuan PK melainkan ketentuan novum atau bukti baru yang menjadi dasar pengajuan PK. Misalnya, pengaturan mengenai saksi yang dihadirkan dalam sidang PK.

"Apakah itu betul novum baru? Ketentuan-ketentuan itu, bila kemudian yang dihadirkan adalah saksi yang pernah hadir ya tidak usah karena dulu sudah pernah, karena seringkali cari-cari alasan saja, mengaturnya saya kira disitu bukan membatasi satu kalinya," kata Harjono.

Menurut dia, seorang terpidana harus diberikan kesempatan untuk mengajukan PK lebih dari satu kali. Apalagi, jika putusan hakim atas perkara terpidana itu diputuskan berdasarkan petunjuk-petunjuk di pengadilan saja.

"Ada hal-hal penjatuhan pidana yang sebetulnya disebabkan berdasarkan petunjuk-petunjuk saja, di situ sampai ada kesalahan disitu harus diberi kesempatan dan itu terbuka untuk novum, jadi jangan hanya praktis saja masalahnya," kata Harjono.

Hal ini berbeda jika seorang terpidana dihukum karena alasan yang jelas seperti tertangkap tangan membunuh, atau tertangkap tangan membawa narkoba.

"Pembunuhan yang tertangkap tangan dan terencana saya kira novum tidak akan ada lagi. Bagaimana novum akan ditemukan di depan banyak orang dia membunuh? atau narkoba, dia membawa sendiri dan tertangkap tangan di bandara itu jelas," sambung dia.

Terkait alasan pemerintah yang merasa terhalangi putusan MK untuk melakukan eksekusi kepada terpidana narkoba, Harjono menilai putusan yang memperbolehkan PK berkali-kali tersebut bukan alasan utama. Ia menyebut kasus terpidana narkoba Gunawan Santoso yang batal dieksekusi padahal tidak mengajukan PK.

"Kalau tidak pernah mengajukan PK, jangan ditunggu kapan akan ajukan PK. Tidak mengajukan PK ya dieksekusi saja enggak usah ditunggu. Gunawan Santoso itu ya, kan tidak mengajukan PK kenapa dia bisa terhambat? Enggak ada alasan. Jadi bila dikatakan tertunda oleh PK ya dilihat kasus per kasus apa iya seperti itu? Ternyata Gunawan Santoso tidak pernah mengajukan PK, sudah beberapa tahun tidak segera dieksekusi," papar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, MA menerbitkan Surat Edaran yang intinya membatasi waktu pengajuan PK sehingga hanya boleh satu kali. Surat Edaran MA ini bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan bahwa ketentuan pembatasan PK dalam hukum acara pidana adalah inkonstitusional. Sejumlah pihak menilai Surat Edaran MA ini inkonstitusional.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Mahkamah Agung mencabut Surat Edaran bernomor 7/2014 tentang pembatasan Peninjauan Kembali tersebut. Di samping dianggap melanggar konstitusi, ICJR menduga surat edaran MA itu lahir karena intervensi pemerintah melalui Menko Polhukam dan Jaksa Agung terhadap MA terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Nasional
Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Nasional
Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Nasional
TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Nasional
Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Nasional
Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J

Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Nasional
Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Nasional
Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita 'Dikadalin'

Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita "Dikadalin"

Nasional
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Nasional
KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

Nasional
Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Nasional
Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.