Kompas.com - 05/01/2015, 16:38 WIB
Mantan hakim konstitusi Harjono Kompas.com/SABRINA ASRILMantan hakim konstitusi Harjono
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan hakim Mahkamah Kontitusi, Harjono, menilai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang intinya membatasi waktu pengajuan Peninjauan Kembali (PK) menjadi hanya satu kali tidak sejalan dengan teori hukum berdasarkan struktur tata negara. Surat edaran itu, kata Harjono, telah menafikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan pembatasan PK dalam hukum acara pidana adalah inkonstitusional.

"Kita bisa lihat teknisnya, ini sudah dalam struktur ketatanegaraan kita bahwa undang-undang bisa dinyatakan bertentangan dengan UUD oleh Mahkamah Konstitusi. Bila itu bisa dinafikkan oleh surat edaran Mahkamah Agung, bagaimana struktur teori ini? teorinya bisa rusak," kata Harjono, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/1/2015).

Ia menilai, sebaiknya yang diatur bukan batas waktu pengajuan PK melainkan ketentuan novum atau bukti baru yang menjadi dasar pengajuan PK. Misalnya, pengaturan mengenai saksi yang dihadirkan dalam sidang PK.

"Apakah itu betul novum baru? Ketentuan-ketentuan itu, bila kemudian yang dihadirkan adalah saksi yang pernah hadir ya tidak usah karena dulu sudah pernah, karena seringkali cari-cari alasan saja, mengaturnya saya kira disitu bukan membatasi satu kalinya," kata Harjono.

Menurut dia, seorang terpidana harus diberikan kesempatan untuk mengajukan PK lebih dari satu kali. Apalagi, jika putusan hakim atas perkara terpidana itu diputuskan berdasarkan petunjuk-petunjuk di pengadilan saja.

"Ada hal-hal penjatuhan pidana yang sebetulnya disebabkan berdasarkan petunjuk-petunjuk saja, di situ sampai ada kesalahan disitu harus diberi kesempatan dan itu terbuka untuk novum, jadi jangan hanya praktis saja masalahnya," kata Harjono.

Hal ini berbeda jika seorang terpidana dihukum karena alasan yang jelas seperti tertangkap tangan membunuh, atau tertangkap tangan membawa narkoba.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pembunuhan yang tertangkap tangan dan terencana saya kira novum tidak akan ada lagi. Bagaimana novum akan ditemukan di depan banyak orang dia membunuh? atau narkoba, dia membawa sendiri dan tertangkap tangan di bandara itu jelas," sambung dia.

Terkait alasan pemerintah yang merasa terhalangi putusan MK untuk melakukan eksekusi kepada terpidana narkoba, Harjono menilai putusan yang memperbolehkan PK berkali-kali tersebut bukan alasan utama. Ia menyebut kasus terpidana narkoba Gunawan Santoso yang batal dieksekusi padahal tidak mengajukan PK.

"Kalau tidak pernah mengajukan PK, jangan ditunggu kapan akan ajukan PK. Tidak mengajukan PK ya dieksekusi saja enggak usah ditunggu. Gunawan Santoso itu ya, kan tidak mengajukan PK kenapa dia bisa terhambat? Enggak ada alasan. Jadi bila dikatakan tertunda oleh PK ya dilihat kasus per kasus apa iya seperti itu? Ternyata Gunawan Santoso tidak pernah mengajukan PK, sudah beberapa tahun tidak segera dieksekusi," papar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, MA menerbitkan Surat Edaran yang intinya membatasi waktu pengajuan PK sehingga hanya boleh satu kali. Surat Edaran MA ini bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan bahwa ketentuan pembatasan PK dalam hukum acara pidana adalah inkonstitusional. Sejumlah pihak menilai Surat Edaran MA ini inkonstitusional.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Mahkamah Agung mencabut Surat Edaran bernomor 7/2014 tentang pembatasan Peninjauan Kembali tersebut. Di samping dianggap melanggar konstitusi, ICJR menduga surat edaran MA itu lahir karena intervensi pemerintah melalui Menko Polhukam dan Jaksa Agung terhadap MA terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3R untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3R untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.