Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Minta Kemenhub Tak Hanya Salahkan AirAsia

Kompas.com - 05/01/2015, 16:31 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Kementerian Perhubungan tidak hanya menyalahkan AirAsia terkait dugaan pelanggaran izin terbang oleh maskapai penerbangan tersebut. Menurut dia, tidak mungkin AirAsia bisa melakukan penerbangan tanpa sepengetahuan pihak dari Kementerian Perhubungan. (Baca: Kemenhub Ancam Beri Sanksi Semua Maskapai yang Langgar Izin Terbang)

"Kemenhub tidak bisa hanya menyalahkan maskapai saja. Kalau bisa terbang, tidak mungkin tidak ada keterlibatan Kemenhub. Ada yang 'bermain' di internal Kemenhub," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Menurut Fadli, sistem penerbangan di Indonesia harus dibenahi. Pemerintah harus mencari akar permasalahan dan menemukan solusi yang tepat dalam memperbaiki sistem penerbangan. Namun, saat ini, kata Fadli, sebaiknya pemerintah fokus untuk mencari korban jatuhnya AirAsia QZ8501 dan kemudian menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat tersebut. (Baca: Kemenhub Perintahkan untuk Mutasi Pegawai AP I yang Terbukti "Kongkalikong")

"Untuk saat ini, jangan tambal sulam dan mencari-cari kesalahan. Sekarang fokus evakuasi korban. Kalau sudah tuntas, baru bahas sistem penerbangan," kata Fadli.

Terkait akan dibentuknya panitia kerja (panja) investigasi penyebab kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 oleh Komisi V DPR RI, Fadli menyetujui hal tersebut. Menurut dia, selain untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat, panja tersebut juga bisa mengevaluasi tentang sistem penerbangan di Indonesia.

"Saya kira (panja) perlu secara keseluruhan untuk lihat sistem penerbangan kita, tata kelola. Saya kira itu lebih bagus," kata Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com