Kompas.com - 05/01/2015, 16:31 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Kementerian Perhubungan tidak hanya menyalahkan AirAsia terkait dugaan pelanggaran izin terbang oleh maskapai penerbangan tersebut. Menurut dia, tidak mungkin AirAsia bisa melakukan penerbangan tanpa sepengetahuan pihak dari Kementerian Perhubungan. (Baca: Kemenhub Ancam Beri Sanksi Semua Maskapai yang Langgar Izin Terbang)

"Kemenhub tidak bisa hanya menyalahkan maskapai saja. Kalau bisa terbang, tidak mungkin tidak ada keterlibatan Kemenhub. Ada yang 'bermain' di internal Kemenhub," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Menurut Fadli, sistem penerbangan di Indonesia harus dibenahi. Pemerintah harus mencari akar permasalahan dan menemukan solusi yang tepat dalam memperbaiki sistem penerbangan. Namun, saat ini, kata Fadli, sebaiknya pemerintah fokus untuk mencari korban jatuhnya AirAsia QZ8501 dan kemudian menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat tersebut. (Baca: Kemenhub Perintahkan untuk Mutasi Pegawai AP I yang Terbukti "Kongkalikong")

"Untuk saat ini, jangan tambal sulam dan mencari-cari kesalahan. Sekarang fokus evakuasi korban. Kalau sudah tuntas, baru bahas sistem penerbangan," kata Fadli.

Terkait akan dibentuknya panitia kerja (panja) investigasi penyebab kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 oleh Komisi V DPR RI, Fadli menyetujui hal tersebut. Menurut dia, selain untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat, panja tersebut juga bisa mengevaluasi tentang sistem penerbangan di Indonesia.

"Saya kira (panja) perlu secara keseluruhan untuk lihat sistem penerbangan kita, tata kelola. Saya kira itu lebih bagus," kata Fadli.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Terduga Teroris yang Ditembak Mati di Makassar Adalah Eks Napi Teroris

Polri: Terduga Teroris yang Ditembak Mati di Makassar Adalah Eks Napi Teroris

Nasional
Pelajar Tewas Ditembak KKB di Kabupaten Puncak Papua

Pelajar Tewas Ditembak KKB di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
BPOM Sudah Selesai Menilai Vaksin Nusantara, Tak Akan Beri Perhatian Lagi

BPOM Sudah Selesai Menilai Vaksin Nusantara, Tak Akan Beri Perhatian Lagi

Nasional
Polri: Seorang Terduga Teroris di Makassar Ditembak Mati karena Acungkan Pedang

Polri: Seorang Terduga Teroris di Makassar Ditembak Mati karena Acungkan Pedang

Nasional
Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Nasional
Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Nasional
Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Nasional
Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Nasional
Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Nasional
BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

Nasional
Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X