Kompas.com - 27/12/2014, 04:46 WIB
Jalan MH Thamrin terpantau macet pada Senin (22/12/2014) siang. Kompas.com/Unoviana KartikaJalan MH Thamrin terpantau macet pada Senin (22/12/2014) siang.
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran mobil murah Low Cost Green Car (LCGC) di mata masyarakat yang menggunakan kendaraan umum, hanya dinilai membuat macet jalan. Karena hal tersebut, beberapa elemen masyarakat masih berharap pemerintah membangun kendaraan umum lebih banyak lagi.

Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia ( MTI), Djoko Setijowarno mengungkapkan harapannya kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghapus program mobil LCGC tersebut. Menurut Djoko, program mobil murah tersebut, adalah program yang tidak berguna di era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

"Program LCGC tergntung komitmen pemerintah, kalau pemerintah seperti zaman SBY sama saja pembohongan," ujar Djoko kepada Tribunnews.

Djoko pun yakin bahwa Presiden Jokowi akan menepati janjinya pada saat menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini, Jokowi akan menghapus program mobil murah karena dianggap tidak menguntungkan masyarakat banyak.

"Jadi saya kira Pak Jokowi masih komitmen, waktu jadi gubernur dukung menghapus mobil LCGC," ungkap Djoko.

Djoko memaparkan komitmen Presiden Jokowi bisa batal jika mendapat intervensi di dalam tubuh pemerintah. Dalam hal ini Djoko menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa mempengaruhi keputusan Jokowi untuk tidak membubarkan program mobil murah.

"Saya yakin pak Jokowi akan menghapus, asal nggak terpengaruh wakilnya (Jusuf Kalla)," papar Djoko.

Djoko menambahkan bahwa realisasi program mobil LCGC hanya membuat boros konsumsi BBM saja. Selain itu Djoko menilai bahwa mobil LCGC yang diklaim ramah lingkungan, hanya menambah polusi udara kota saja.

"LCGC program bohong-bohongan, apanya yang murah, nggak ada ramah lingkungan," kata Djoko. (Adiatmaputra Fajar Pratama)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.