Jokowi Diminta Bentuk Komisi Khusus Penembakan di Paniai

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam #PapuaItuKita meminta Presiden Joko Widodo segera membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk insiden penembakan warga yang diduga dilakukan oleh aparat di Paniai, Papua, yang membuat lima warga tewas dan puluhan lainnya terluka.

KPP HAM ini dinilai sebagai mekanisme penyelidikan paling kredibel dan paling memungkinkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban.

"Kita mendorong Presiden Jokowi membentuk KKP HAM sebagai sebuah tim yang netral dan tidak mempunyai kepentingan untuk menyelidik tragedi ini," kata salah satu inisiator #PapuaItuKita Marhen Goo dalam acara 'peringatan Natal untuk mendorong pembentukan KPP' di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2014).

Dia menilai, jika tragedi tersebut diusut oleh TNI dan Polri, maka akan terjadi konflik kepentingan. Dia khawatir ada bukti-bukti yang ditutup-tutupi dan oknum aparat yang dilindungi, sehingga tragedi ini tidak pernah akan terungkap.

Komisioner Komnas HAM Hafidz Abbas mendukung penuh usulan dibentuknya KKP HAM tragedi Paniai tersebut. Abbaz mengatakan, peristiwa di Paniai ini adalah konflik antara warga dan aparat yang terjadi kesekian kalinya, dan tidak boleh terulang lagi.

"Kami berharap bisa diungkap secara utuh apa yang terjadi di balik tragedi ini," ungkapnya. (Baca: Komnas HAM: Penembakan di Paniai Kejahatan Serius)