Jika Diperlukan, KPK Akan Periksa Sjamsul Nursalim dalam Penyelidikan SKL BLBI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, KPK akan memeriksa debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim jika keterangannya diperlukan. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan terkait penyelidikan atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor BLBI.

"Untuk menuntaskan kasus ini, kalau memeriksa kasus dia (Sjamsul), ya harus dipanggil kan. Cuma sekarang sih so far belum ada permohonan itu," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Bambang mengatakan, hingga kini, ia belum mendapatkan informasi dari penyidik mengenai rencana pemanggilan Sjamsul. Apalagi, kata Bambang, kasus tersebut merupakan kasus lama yang hingga kini pengusutannya pun masih berjalan.

"Daripada lebih cepat manggil-manggil orang, lebih bagus kajiannya lebih dalam. Semua proses sedang jalan. Tapi bahwa kalau nanti ujungnya harus manggil seseorang, kita akan lakukan," kata Bambang.

Menurut Bambang, penyelidikan SKL BLBI sebaiknya tidak terlalu diekspos. Ia mengatakan, informasi mengenai penyelidikan yang terlalu terbuka akan menghambat proses penyelidikan.

"Kita tidak bisa untuk terlalu membuka ini. Kalau buka ini nanti mendistribusikan informasi kepada mereka (obligor) dan mereka tutup semua," ujar Bambang.

Selain Sjamsul, sejumlah nama konglomerat lainnya seperti The Nin King dan Bob Hasan pun ada dalam daftar penerima SKL BLBI. KPK telah menyelidiki penerbitan SKL BLBI sejak awal 2014. KPK menduga ada masalah dalam proses penerbitan SKL kepada sejumlah obligor tersebut.

SKL memberikan jaminan kepastian hukum kepada debitur yang dikategorikan telah menyelesaikan kewajiban dan tindakan hukum kepada debitur yang tak menyelesaikan kewajiban berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.

SKL ini dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, dengan Presiden pada saat itu adalah Megawati Soekarnoputri. Penerbitan SKL ini lebih dikenal luas dengan kebijakan release and discharge berdasarkan instruksi presiden.