Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Ingin Tegas Tertibkan Kapal Ilegal, tetapi...

Kompas.com - 23/12/2014, 14:38 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — TNI menyatakan akan bersikap tegas dalam menertibkan kapal ilegal di perairan Indonesia. Namun, ketegasan tersebut harus dibarengi dengan perencanaan yang baik agar tidak melanggar hukum-hukum internasional.

"Prinsipnya TNI tidak ragu-ragu, TNI tidak mendua, TNI tidak main mata, TNI akan bersikap tegas, tetapi ketegasan itu tidak ngawur. Ketegasan itu terukur dengan baik agar pemerintah tidak mendapat komentar-komentar negatif dari luar," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/12/2014).

Moeldoko mengatakan, penangkapan kapal ilegal di perairan Indonesia memiliki proses yang tidak mudah. Terlebih saat ini kapal-kapal pencuri ikan tersebut memiliki sistem teknologi yang canggih sehingga TNI tidak bisa dengan mudah menangkap kapal-kapal tersebut.

"Saat kita mendeteksi ada kapal (ilegal), begitu kita bergeser ke sana, mereka sudah berpindah lagi di tempat lain. Ini karena sama-sama memiliki alat canggih," kata Moeldoko. (Baca: Jokowi: Saya Sampai Tiga Kali Perintah Tenggelamkan, Baru Ada Kapal yang Tenggelam)

Moeldoko menuturkan, Indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Diperlukan ruang dan waktu untuk menyiapkan kekuatan dalam mengawasi dan menjangkau lokasi-lokasi yang dideteksi terdapat kapal ilegal. TNI juga tidak bisa begitu saja menurunkan pesawat tempur untuk melakukan penembakan terhadap kapal ilegal.

"Ada sebuah prosedur yang harus kita ikuti. Bukan kita tidak berani, tetapi itu ada aturan internasional yang diberlakukan. Kita bukan hidup di ruang hampa. Kita hidup di ruang yang penuh aturan. Kita tetap tegas, tapi tidak keluar dari aturan yang menjadi kesepakatan," kata Moeldoko.

Moeldoko berjanji akan melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal asing dengan secepat-cepatnya. Namun, TNI juga akan tetap memperhatikan koridor-koridor hukum internasional demi menjaga nama baik Indonesia di mata dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com