Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cyrus: 68 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Dikatakan Presiden Boneka

Kompas.com - 21/12/2014, 14:31 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network menunjukkan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih kuat meskipun keduanya menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Baik pendukung Jokowi maupun rivalnya, Prabowo Subianto masih memiliki keyakinan terhadap pemerintahan saat ini.

"Sebanyak 70 persen responden yakin bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi Indonesia, padahal 57 persen dari responden menyatakan menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, Minggu (21/12/2014).

Survei ini dilakukan dari tanggal satu hingga 7 November 2014 terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Responden dalam survei ini adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan sudah menikah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan para responden. Adapun tingkat kepercaayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dan batas kesalahan (margin of error) lebih kurang 3,1 persen.

Meskipun masih didukung masyarakat, survei Cyrus menunjukkan adanya penurunan angka elektabilitas pasangan Jokowi-Kalla jika dibandingkan ketika masa pemilihan umum.

"Berdasarkan survei, ada 54 persen responden yang mengaku menjadi pemilih Jokowi-JK dalam pilpres lalu, namun apabila pemilihan presiden dilakukan lagi hari ini dengan calon yang sama, presentase pemilih Jokowi-JK hanya turun sekitar dua persen," kata Hasan.

Ia juga mengatakan, pemerintahan Jokowi-Kalla harus tetap berhati-hati. Sebab, presentasi masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK cukup besar dan cenderung bersikap jauh lebih kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah.

Sikap kritis masyarakat ini juga ditunjukkan dengan besarnya angka survei yang menyatakan bahwa Jokowi dipengaruhi sejumlah tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh dalam menyusun kabinet dan mengambil kebijakan.

Sebanyak 83 persen responden menyatakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri punya pengaruh terhadap Jokowi dalam menentukan kabinet dan kebijakannya. Kendati demikian, kata dia, sebagian besar masyarakat masih menilai positif dan wajar adanya pengaruh para tokoh tersebut.

"Sebanyak 68 persen responden menyatakan tidak setuju jika dikatakan Jokowi adalah presiden boneka, yang menyetujui pernyataan Jokowi presiden boneka hanya 21,8 persen, sisanya 10,2 persen menyatakan tidak tahu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com