Hamdan Anggap Kurang Elok Dirinya Mendaftarkan Diri sebagai Calon Hakim MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan, akan tetap mengikuti proses seleksi calon hakim konstitusi, tanpa melepas jabatannya saat ini. Hamdan mengaku dirinya tidak pernah berkeinginan untuk mendaftar kembali sebagai hakim konstitusi.

"Saya menghargai karena sudah didaftarkan. Saya lihat saja proses selanjutnya. Saya lihat apa yang akan dilakukan Pansel dalam proses seleksi," ujar Hamdan, saat ditemui seusai mengikuti peresmian Pusat Sejarah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).

Hamdan menjelaskan, beberapa lembaga, organisasi masyarakat dan tokoh berinisiatif mendaftarkannya sebagai salah satu calon hakim MK. Ia pun menyatakan siap untuk mengikuti proses seleksi. (baca: Timsel Serahkan 15 Calon Hakim MK kepada KPK untuk Ditelusuri)

Hamdan mengatakan, pada awalnya ia tidak ingin secara langsung mendaftarkan diri dalam seleksi calon hakim MK. Menurut dia, dengan posisinya saat ini sebagai hakim konstitusi, kurang tepat apabila mengikuti proses seleksi.

"Saya rasa kurang elok mendaftar, sementara saya menjabat sebagai hakim," kata Hamdan. (baca: Timsel Minta PPATK Telusuri Transaksi Keuangan Para Calon Hakim MK)

Berikut 15 nama calon hakim konstitusi hasil seleksi tim pansel MK:

1. Prof dr Lazarus Tri Setyawanta Rabala, dosen FH Universitas Diponegoro (mendaftar)

2. Fontian Munzil, hakim ad hoc tingkat banding Tipikor Jawa Barat dan dosen Universitas Islam Nusantara Bandung (mendaftar)

3. Sugianto, dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon (mendaftar)

4. Dhanang Widjiawan, Manajer Regulasi PT Pos Indonesia kantor pusat Bandung dan dosen Poltek Pos Bandung (mendaftar)

5. Krisnadi Nasution, dosen Fakultas Hukum 17 Agustus Surabaya (mendaftar)

6. I Dewa Gede Palguna, dosen hukum tata negara Universitas Udayana (direkomendasikan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi Universitas Diponegoro, dosen Fakultas Hukum Untag Semarang, Keluarga Besar Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia)

7. Imam Anshori Saleh, komisioner Komisi Yudisial (mendaftar)

8. Hotman Sitorus, PNS Kementerian Hukum dan HAM (mendaftar)

9. Prof Yuliandri, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas (mendaftar)

10. Hamdan Zoelva (direkomendasikan oleh Setara Institute, Direktur Eksekutif Imparsial, HRWG, dan Presidium Constitutional Democracy Forum)

11. Aidul Fitriaciada Azhari, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (mendaftar)

12. Franz Astani, notaris (mendaftar)

13. Erwin Owan Hermansyah, dosen Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya (mendaftar)

14. Muhammad Muslih, dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi (mendaftar)

15. Indra Perwira, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (direkomendasikan oleh Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Padjadjaran)