Sukinah Melawan Dunia

PT Semen Indonesia bisa saja telah memenuhi prosedur legal prosedural, seperti dikemukakan Direktur Utama PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto (Kompas, 19/8). Namun, amdal dikritik telah menjadi instrumen melegalkan ekspansi kapital. Pada kasus Rembang, amdal PT Semen Indonesia dinilai mengabaikan data lapangan, terutama terkait keberadaan ponor, mata air, dan goa dengan sungai bawah tanah dan satwa langka.

Sekalipun kekerasan terhadap warga yang menolak tambang semen tak semasif era Orde Baru, paradigma pembangunan Indonesia tak jauh bergeser. Terminologi "anti pembangunan" terus dipakai mengintimidasi warga. Pemerintah juga berlindung di balik regulasi yang jelas bias kepentingan kapital.

Kepentingan global

Konflik pabrik semen di Rembang tak lepas dari persaingan sistem ekonomi global. Seperti disampaikan Agung Wiharto, General Manager of Corporate Secretary PT Semen Indonesia, "Kalau kami tak membangun pabrik baru, banyak perusahaan lain membangun di Indonesia, termasuk perusahaan asing" (Kompas, 20/8).

Rezim sebelumnya telah mengundang banyak perusahaan semen untuk menambang pegunungan karst di Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Sebagian perusahaan itu berasal dari luar negeri, khususnya Tiongkok. Kenapa hal ini terjadi?

Tiongkok, produsen semen terbesar di dunia (56 persen produksi semen global), hendak menutup sebagian pabrik mereka karena mencemari lingkungan. Tiongkok akan mengonservasi kawasan karst-nya dalam mekanisme perdagangan karbon. Jadi, ekspansi pabrik semen di Indonesia, termasuk di Rembang, merupakan bagian strategi ekonomi-politik global untuk "buang kotoran", sekaligus mengekstraksi sumber daya alam negara lain. Jadi, konflik sumber daya alam di Rembang punya dimensi berlapis. Sukinah harus berhadapan dengan kekuatan besar, termasuk kekuatan industri raksasa global. (AHMAD ARIF)