Timsel Serahkan 15 Calon Hakim MK kepada KPK untuk Ditelusuri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota tim seleksi Mahkamah Konstitusi (MK) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (18/12/2014). Ketua tim pansel MK Saldi Isra mengatakan, pihaknya ingin mengajukan sejumlah nama calon hakim konstitusi untuk ditelusuri rekam jejaknya oleh KPK.

"Kami datang ke sini untuk meminta konfirmasi nama-nama calon hakim MK yang akan diusulkan oleh Presiden," ujar Saldi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Selain ke KPK, kata Saldi, tim pansel MK juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan para calon hakim konstitusi. Tim pansel MK juga akan menyurati instansi tempat para kandidat bekerja.

"Sekadar mengecek bagaimana orang ini bekerja selama di instansi yang bersangkutan," kata Saldi.

Saldi menambahkan, rekomendasi dari KPK akan dijadikan pertimbangan tim pansel untuk menentukan siapa saja calon hakim konstitusi yang akan diajukan ke Presiden Joko Widodo. Hasil penelusuran dan rekomendasi dari KPK dan PPATK akan diakumulasikan sehingga tim pansel dapat menemukan calon-calon yang tepat.

Saldi berharap, KPK dapat memberikan rekomendasi tersebut sebelum 30 Desember 2014.

"Kita berupaya mencari calon yang tidak bermasalah," ujar Saldi.

Pendaftaran calon hakim konstitusi telah ditutup pada Rabu (17/12/2014), dengan jumlah 16 orang pendaftar. Namun, ada satu kandidat yang tidak memenuhi seleksi administrasi sehingga tidak dilibatkan dalam seleksi selanjutnya.

Berikut 15 nama calon hakim konstitusi hasil seleksi tim pansel MK:

1. Prof dr Lazarus Tri Setyawanta Rabala, dosen FH Universitas Diponegoro (mendaftar)

2. Fontian Munzil, hakim ad hoc tingkat banding Tipikor Jawa Barat dan dosen Universitas Islam Nusantara Bandung (mendaftar)

3. Sugianto, dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon (mendaftar)

4. Dhanang Widjiawan, Manajer Regulasi PT Pos Indonesia kantor pusat Bandung dan dosen Poltek Pos Bandung (mendaftar)

5. Krisnadi Nasution, dosen Fakultas Hukum 17 Agustus Surabaya (mendaftar)

6. I Dewa Gede Palguna, dosen hukum tata negara Universitas Udayana (direkomendasikan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi Universitas Diponegoro, dosen Fakultas Hukum Untag Semarang, Keluarga Besar Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia)

7. Imam Anshori Saleh, komisioner Komisi Yudisial (mendaftar)

8. Hotman Sitorus, PNS Kementerian Hukum dan HAM (mendaftar)

9. Prof Yuliandri, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas (mendaftar)

10. Hamdan Zoelva (direkomendasikan oleh Setara Institute, Direktur Eksekutif Imparsial, HRWG, dan Presidium Constitutional Democracy Forum)

11. Aidul Fitriaciada Azhari, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (mendaftar)

12. Franz Astani, notaris (mendaftar)

13. Erwin Owan Hermansyah, dosen Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya (mendaftar)

14. Muhammad Muslih, dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi (mendaftar)

15. Indra Perwira, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (direkomendasikan oleh Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Padjadjaran)