Kompas.com - 18/12/2014, 09:33 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta Agun Gunandjar Sudarsa juga mengatakan, dualisme kepengurusan di Golkar sulit diselesaikan melalui mahkamah partai. "Yang hendak diselesaikan bukan sekadar persoalan kepengurusan, tetapi substansi. Ini ada pelanggaran AD/ ART dan doktrin partai," katanya.

Menurut Agun, perselisihan dua kubu dengan demikian harus diselesaikan dalam forum yang setingkat dengan munas.

Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo mengatakan, penyelesaian konflik di Golkar masih berproses. "Kami telah menunjuk juru runding MS Hidayat dan Syarif Cicip Sutardjo," ujarnya.

Pengadilan

Nico Harjanto dari Populi Center berharap, penyelesaian melalui mahkamah partai tetap diprioritaskan dalam penyelesaian konflik di Golkar.

Opsi penyelesaian lain, seperti menggelar munas rekonsiliasi, dapat ditempuh dengan syarat figur-figur senior dalam kepengurusan lama tidak mencalonkan diri lagi. "Kalau tidak, sama saja kondisinya. Oleh karena itu, munas rekonsiliasi dapat dilakukan, tetapi untuk tujuan regenerasi, memilih orang-orang baru," kata Nico.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie menyarankan agar konflik internal di Golkar diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Sebab, penyelesaian lewat mahkamah partai ataupun munas rekonsiliasi akan sulit dilakukan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apabila mereka ingin cepat konflik selesai, pengadilan adalah jalan keluar terbaik. Sebulan-dua bulan seharusnya sudah bisa selesai," kata Jimly.

Menurut Jimly, kedua kubu di Golkar dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan negeri ataupun pengadilan tata usaha negara (PTUN). Pengadilan negeri ditempuh sepanjang perkara yang diajukan menyangkut sengketa hak antara dua kepengurusan. Sementara PTUN dapat ditempuh apabila perkara menyangkut keputusan pemerintah yang tidak mengesahkan satu pun kepengurusan. (AGE/NTA/RYO)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Nasional
Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Nasional
Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Nasional
Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X