Apakah Presiden Joko Widodo Masih Butuh Wantimpres?

Kompas.com - 18/12/2014, 07:00 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat Kabinet di Istana Presiden di Jakarta, Senin (17/11/2014). Presiden mengatakan akan memotong subsidi BBM yang telah memakan 20 persen APBN, danmengalihkan uang subsidi untuk memperbaiki infrastruktur dan program-program membantu rakyat miskin. AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / Laily AFP PHOTO / PRESIDENTIAL PALACE / LAILYPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat Kabinet di Istana Presiden di Jakarta, Senin (17/11/2014). Presiden mengatakan akan memotong subsidi BBM yang telah memakan 20 persen APBN, danmengalihkan uang subsidi untuk memperbaiki infrastruktur dan program-program membantu rakyat miskin. AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / Laily
EditorFidel Ali Permana

"If men were angels, no government would be necessary" (James Madison - The Federalist)


JAKARTA, KOMPAS.com - Manusia adalah makhluk tak sempurna, karena itu ia membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Lingkungan sosial dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya.

Seorang pemimpin diharapkan sebagai yang orang sempurna, setidaknya ia diberikan kepercayaan dari orang banyak untuk membawa mereka mencapai tujuan hidupnya. Pada zaman dahulu, seorang raja memimpin rakyatnya dengan mendapatkan nasihat dari para tetua kerajaan.

Hingga zaman modern seperti saat ini, peran pemberi nasihat masih ada di pemerintahan, meski tidak menjadi kewajiban. Pemberi pertimbangan dan nasihat itu dapat menjadi rem atau kontrol dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin.

Kutipan dari politisi yang juga Presiden Amerika Serikat keempat, James Madison, di atas setidaknya menggambarkan butuhnya manusia untuk membentuk pemerintahan. Hal itu karena ketidaksempurnaan manusia secara lahiriah.

Madison mengingatkan pentingnya kontrol dalam menjalankan pemerintahan. Kontrol itu bukan hanya dilakukan oleh lembaga yang mengawasi, tapi juga oleh lembaga yang memberi nasihat.

Presiden Joko Widodo, sejak dirinya dilantik 20 Oktober 2014, berjalan tanpa mendapatkan nasihat dari lembaga yang diamanatkan konstitusi, Dewan Pertimbangan Presiden. Pemerintahan pun berjalan selayaknya, tak ada yang dikhawatirkan meski ada beberapa gesekan dengan legislatif.

Thus, Jokowi dapat menjalankan pemerintahannya tanpa kehadiran Wantimpres, namun lembaga non-struktural ini adalah amanat dari Pasal 16 UUD 1945 yang kemudian diatur dalam UU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Bahkan, tata kerja Wantimpres diatur dalam Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Menurut UU tersebut, pengangkatan Wantimpres dilakukan paling lambat tiga bulan sejak Presiden dilantik. Artinya, hanya ada waktu 1 bulan bagi Jokowi mengangkat para penasihatnya itu. Sementara itu, Wantimpres berhenti dengan sendirinya seiring dengan bergantinya pemerintahan.

Ada pun, tugas Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut kewajiban Wantimpres, baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Meski Wantimpres wajib memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, namun lembaga tersebut tidak diperbolehkan menyampaikan ke publik pertimbangan dan nasihat yang diberikan. Selain itu, untuk mendapatkan pertimbangan dan nasihat, Wantimpres sering diikutsertakan dalam rapat kabinet di Istana. (Baca: Presiden Joko Widodo Bubarkan 10 Lembaga Non-struktural)

Belum diangkatnya Wantimpres hingga kini memunculkan pertanyaan, apakah Jokowi memang membutuhkan lembaga tersebut? Terlebih, Jokowi belum lama ini membubarkan 10 lembaga negara non-struktural, dan akan membubarkan puluhan lembaga lainnya. Apakah Wantimpres termasuk? (Baca: Presiden Bubarkan Lagi 40 Lembaga Non-struktural)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X