Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik Hakim MK, Timsel Bela Refly Harun dan Todung Mulya Lubis

Kompas.com - 17/12/2014, 20:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Tim Seleksi Hakim Konstitusi masih akan mempertahankan dua anggotanya yakni Refly Harun dan Todung Mulya Lubis dalam melakukan seleksi meski mendapat kritik dari para hakim konstitusi. Menurut Ketua Tim Seleksi MK Saldi Isra, keberadaan Refly dan Todung sangat diperlukan karena mereka mengenali seluk-beluk MK.

"Kami menganggap orang-orang yang penting memahami MK untuk menjadi pansel sehingga bisa menemukan orang yang tepat menjadi hakim berikutnya yang diajukan ke Presiden. Saya atau kami semua tadi yang rapat menganggap saudara Refly Harun dan juga Todung Mulya Lubis orang yang juga tahu sebetulnya tentang MK. Jadi penting kehadirannya di tim seleksi ini," ujar Saldi dalam jumpa pers di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Saldi pun berpandangan, dua anggota tim seleksi yang dikritik hakim konstitusi saat itu juga tidak mengurangi independesi tim. Sebab, masih ada tujuh anggota tim lain yang juga melakukan seleksi. "Dua dari tujuh kan minor," ucap dia.

Refly pun menegaskan bahwa pengaruh dirinya tidaklah signifikan lantaran masih ada anggota tim seleksi lainnya. Dia mengaku seluruh anggota tim seleksi sudah berkomitmen untuk bisa menghasilkan calon hakim MK yang baik.

"Maka tidak perlu khawatir, kami akan pilih yang terbaik. Nanti akan terserah presiden memilih 1-3 orang yang kami serahkan nanti," ucap dia.

Selain itu, Refly juga meluruskan keberatan yang dilayangkan hakim konstitusi akan posisi dirinya yang kerap berperkara di MK. Menurut Refly, tak hanya dirinya dan Todung Mulya Lubis yang sering berperkara di MK melainkan juga anggota timsel lain.

"Todung bahkan bisa dicatat berapa kali datang ke MK. Kalau dikaitkan dengan semua anggota pansel sering ke MK baik sebagai ahli maupun lawyer, saya kira kekhawatiran itu tidak perlu ada," kata dia.

Refly mengaku pembentukan tim seleksi ini sebenarnya dilakukan untuk memperbaiki mekanisme pemilihan hakim konstitusi yang tertutup pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu proses memang dilakukan tanpa seleksi, termasuk ketika SBY mengusulkan Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi.

"Maka dari itu, tujuh orang ini independen semua. Jangan kuatir, nanti dilihat saja, nanti presiden yang akan menentukan," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar mengatakan bahwa alasan para hakim MK menolak ditunjuknya Todung dan Refly sebagai anggota pansel, karena kedua nama tersebut merupakan ahli hukum yang sering beracara di MK. Keduanya beracara baik sewaktu mengajukan persidangan, maupun sebagai pengacara yang membela kliennya di MK. (Baca: Hakim Konstitusi Tolak Refly Harun dan Todung sebagai Anggota Pansel Hakim MK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com