Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jokowi Sangat Mungkin "Reshuffle" Kabinet, Menteri "Titipan" Diganti

Kompas.com - 17/12/2014, 15:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto memprediksi bahwa dinamika politik di Kabinet Kerja pada 2015 masih cukup tinggi. Kemungkinan Presiden Joko Widodo untuk merombak kabinetnya atau reshuffle pun terbuka lebar.

Menurut Nico, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang mengedepankan ritme kerja. Sehingga, apabila ada anggota kabinetnya yang tak dapat mengikuti ritmenya, besar kemungkinan akan diganti. Terutama, kata dia, para menteri 'titipan'.

"Reshuffle kabinet sangat mungkin, jika tidak perform seperti keinginan Jokowi-JK," kata Nico saat diskusi yang diselenggarakan Institut Peradaban dan populi center bertajuk 'Politik Indonesia 100 Hari Jokowi' di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Kendati diganti, ia mengatakan, kecil kemungkinan pengganti menteri "titipan" itu berasal dari gerbong berbeda. Sebab, sejumlah posisi kementerian strategis sejak awal memang sudah diincar oleh pihak-pihak tertentu. "Terutama (pergantian) buat yang titipan, kemungkinan dari pot yang sama," ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Salim Said mengatakan, Jokowi saat ini masih dikelilingi oleh 'orang-orang kuat'. Surya Paloh, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla, misalnya, merupakan tokoh besar yang sudah atau sedang memjabat sebagai ketua umum partai politik saat ini. Faktor ini dikhawatirkan membuat Jokowi tak optimal dalam bekerja.

"Sementara, Jokowi bukan pemimpin parpol. Sehingga, muncul kekhawatiran Jokowi tak akan dapat bekerja secara leluasa karena banyak politik kepentingan," kata Salim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com