Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Aburizal, Forum DPD II Golkar Sesalkan Keputusan Menkumham

Kompas.com - 16/12/2014, 19:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Silaturahmi DPD II Partai Golkar Muntasir Hamid menyesalkan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali. Padahal, kata dia, proses dan mekanisme Munas IX Partai Golkar di Bali dari awal sejak akhir berjalan dengan demokratis.

"Kami tambah solid mendukung kepengurusan Pak ARB (Aburizal Bakrie). Munas Bali adalah Munas yang sah. Seharusnya, Menkumham tak menggantung keabsahan kepemimpinan Pak ARB berdasarkan Munas Bali," kata Muntasir melalui keterangan pers, Selasa (16/12/2014).

Dia mengimbau agar pengurus-pengurus Golkar di daerah tetap tenang dan tidak boleh anarkis menghadapi putusan Menteri Hukum dan HAM soal kisruh di Partai Golkar. Muntasir menegaskan, seluruh DPD-DPD II di seluruh Indonesia masih tetap solid mendukung kepemimpinan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Munas Bali adalah Munas yang sah dan berjalan secara demokratis. Oleh karenanya kami mengimbau DPD-DPD seluruh Tanah Air tak boleh anarkis. Kami mendukung kebijakan Pak ARB memimpin Partai Golkar hingga 2020 mendatang," kata Muntasir.

Lebih jauh, Muntasir menambahkan, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan nama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kisruh internal Golkar. Apalagi, kata dia, JK juga merupakan mantan Ketua Umum Golkar dan disebut-sebut sebagai juru runding atau juru damai.

Meski demikian, lanjut Muntasir, pihaknya yakin JK tidak mau mengadu domba sesama kader Partai Golkar. JK, kata dia, tentu mendukung hasil keputusan yang dilahirkan dalam Munas IX Partai Golkar yang digelar di Bali.

"Kami tak yakin JK bisa dibuat untuk adu domba Partai Golkar. Pak JK adalah orang yang sangat dihormati, dikenal sebagai bapak perdamaian, terlebih di wilayah Aceh," jelas Muntasir yang juga Ketua DPD II Aceh itu.

Golkar mengalami dualisme kepemimpinan setelah kubu Aburizal dan kubu Agung Laksono mengadakan munas secara terpisah. Menkumham Yasona H Laoly mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM menyimpulkan untuk mengembalikan penyelesaian dualisme kepemimpinan Golkar ke internal partai tersebut.

Pemerintah menilai bahwa musyawarah nasional (munas) yang digelar dua kubu di internal Golkar adalah sah. Akhirnya, kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah saat ini adalah kepengurusan lama yang di dalamnya mencatat Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Priyo Budi Santoso sebagai pengurus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com