Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: 40,9 Juta Penduduk Tinggal di Daerah Rawan Longsor

Kompas.com - 15/12/2014, 18:49 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, data yang dimiliki BNPB menunjukkan, sekitar 40,9 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan rawan longsor. Mereka tinggal di 247 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori rawan longsor dengan tingkat ancaman sedang-tinggi.

"Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia penuh daerah rawan longsor," ujar Sutopo, dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).

Sutopo menjabarkan, dari jumlah 40,9 juta jiwa itu, terdapat 4,28 juta jiwa balita, 323.000 disabilitas, dan 3,2 juta lansia. Ketiga kelompok ini, kata Sutopo, memiliki kemampuan menghindar dan proteksi diri yang sangat minim.

Ia mengatakan, berdasarkan kepulauan, wilayah dengan kondisi alam rawan longsor terdapat di Pulau Jawa bagian tengah hingga selatan, Pulau Sulawesi bagian tengah, Kalimantan bagian utara dan tengah, serta Maluku dan Papua.

Ada pun, wilayah rawan longsor yang paling mengancam keselamatan warga, kata Sutopo, terdapat di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut Sutopo, di tiga provinsi tersebut, banyak masyarakat yang sengaja memilih tinggal di daerah rawan longsor, seperti di dekat perbukitan. Sementara itu, ada tiga kabupaten/kota yang masuk dalam kategori paling rawan yaitu Wonogiri, Bogor, dan Wonosobo.

Sutopo mengatakan, ancaman terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor semakin tinggi karena kurangnya pengetahuan warga untuk tanggap bencana, mau pun kebijakan publik yang diambil pemerintah daerah. Padahal, menurut Sutopo, BNPB sudah menunjukkan data-data tersebut kepada pemerintah.

Meski demikian, menurut Sutopo, di beberapa wilayah, pemerintah daerah telah berhasil merelokasi warga ke tempat yang lebih aman. Namun, ada keterbatasan lahan relokasi.

"Dulu di Banjarnegara rumahnya sudah ada yang direlokasi. Di Karanganyar juga semuanya direlokasi. Tapi tidak mungkin mereka kita pindahkan semua. Di dekat pantai nanti ada bahaya tsunami, dekat gunung, takutnya ada gunung meletus," kata Sutopo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com