Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Janji Pertahankan Keterbukaannya pada Publik

Kompas.com - 12/12/2014, 20:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyambut baik penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan Gerindra sebagai partai politik paling terbuka kepada publik. Ia mengatakan, keterbukaan pada publik merupakan komitmen inti sejak Partai Gerindra didirikan.

“Bagi Gerindra, keterbukaan publik adalah komitmen sejak awal didirikannya,” Kata Hashim, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (12/12/2014) malam.

Ia melanjutkan, tanpa adanya penghargaan, Gerindra tetap akan menjaga komitmennya untuk terbuka kepada publik. Terlebih dengan adanya penghargaan dari KIP, hal tersebut menjadi pelecut tambahan untuk tetap terbuka guna merawat kepercayaan publik.

Menurut Hashim, komitmen keterbukaan Gerindra merupakan cermin dari pentingnya menjalankan agenda politik secara jujur. Ia berharap partai-partai lain dapat mengikuti dan berlomba-lomba menjadi partai yang bersih serta transparan.

"Cita-cita menjadikan Indonesia negara yang bermartabat membutuhkan keterbukaan. Usaha menuju ke arah itu sedikit demi sedikit harus dimulai dari diri sendiri,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra dinilai sebagai partai politik yang paling terbuka kepada publik menurut hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan KIP. Pada Jumat (12/12/2014), perwakilan Gerindra menerima penghargaan yang diberikan melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta.

Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono mengatakan, penilaian ini hanya dilakukan terhadap badan publik yang mengisi dan mengembalikan kuesioner yang diberikan KIP. Dari 12 partai politik, menurut Abdulhamid, hanya empat parpol yang mengembalikan kuesioner kepada KIP.

Dari empat partai itu, Partai Gerindra ada di peringkat pertama dengan skor 57, kemudian di bawahnya ada PKS dengan skor 31, PKB dengan skor 22, dan PAN dengan skor 16. Kuesioner ini merupakan penilaian mandiri (self assesment questioner) yang kemudian akan dinilai tim KIP melalui pemeriksaan dan pembuktian terhadap data serta informasi yang ada di website masing-masing badan publik.

Selanjutnya, tim KIP akan turun lapangan mengunjungi langsung badan–badan publik yang hasil kuesionernya dianggap cukup untuk masuk dalam peringkat 10 terbaik. Dalam proses ini, tim KIP melakukan wawancara, pembuktian langsung dokumen atau informasi dalam berbagai format berdasarkan keterangan yang diisi dalam kuesioner.

Selain partai politik, KIP melakukan penilaian terhadap kementerian, badan/lembaga pemerintahan, pemerintah provinsi, BUMN, dan perguruan tinggi negeri. Kategori tiga besar kementerian yang dinilai paling terbuka adalah Kementerian Keuangan, disusul Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, kategori badan publik tiga besar berturut-turut adalah Arsip Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kategori pemerintahan provinsi diraih Pemprov Nusa Tenggara Barat di peringkat pertama, disusul Pemrov Aceh serta Pemprov Kaltim.

Kategori BUMN dimenangkan PT Bio Farma disusul PT PLN, dan PT Taspen. Selanjutnya, tiga besar kategori universitas berturut-turut adalah Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan Institut Pertanian Bogor. Penilaian ini dilakukan tim KIP sejak 27 Oktober 2014 hingga 4 Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com