Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Janji Pertahankan Keterbukaannya pada Publik

Kompas.com - 12/12/2014, 20:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyambut baik penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan Gerindra sebagai partai politik paling terbuka kepada publik. Ia mengatakan, keterbukaan pada publik merupakan komitmen inti sejak Partai Gerindra didirikan.

“Bagi Gerindra, keterbukaan publik adalah komitmen sejak awal didirikannya,” Kata Hashim, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (12/12/2014) malam.

Ia melanjutkan, tanpa adanya penghargaan, Gerindra tetap akan menjaga komitmennya untuk terbuka kepada publik. Terlebih dengan adanya penghargaan dari KIP, hal tersebut menjadi pelecut tambahan untuk tetap terbuka guna merawat kepercayaan publik.

Menurut Hashim, komitmen keterbukaan Gerindra merupakan cermin dari pentingnya menjalankan agenda politik secara jujur. Ia berharap partai-partai lain dapat mengikuti dan berlomba-lomba menjadi partai yang bersih serta transparan.

"Cita-cita menjadikan Indonesia negara yang bermartabat membutuhkan keterbukaan. Usaha menuju ke arah itu sedikit demi sedikit harus dimulai dari diri sendiri,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra dinilai sebagai partai politik yang paling terbuka kepada publik menurut hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan KIP. Pada Jumat (12/12/2014), perwakilan Gerindra menerima penghargaan yang diberikan melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta.

Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono mengatakan, penilaian ini hanya dilakukan terhadap badan publik yang mengisi dan mengembalikan kuesioner yang diberikan KIP. Dari 12 partai politik, menurut Abdulhamid, hanya empat parpol yang mengembalikan kuesioner kepada KIP.

Dari empat partai itu, Partai Gerindra ada di peringkat pertama dengan skor 57, kemudian di bawahnya ada PKS dengan skor 31, PKB dengan skor 22, dan PAN dengan skor 16. Kuesioner ini merupakan penilaian mandiri (self assesment questioner) yang kemudian akan dinilai tim KIP melalui pemeriksaan dan pembuktian terhadap data serta informasi yang ada di website masing-masing badan publik.

Selanjutnya, tim KIP akan turun lapangan mengunjungi langsung badan–badan publik yang hasil kuesionernya dianggap cukup untuk masuk dalam peringkat 10 terbaik. Dalam proses ini, tim KIP melakukan wawancara, pembuktian langsung dokumen atau informasi dalam berbagai format berdasarkan keterangan yang diisi dalam kuesioner.

Selain partai politik, KIP melakukan penilaian terhadap kementerian, badan/lembaga pemerintahan, pemerintah provinsi, BUMN, dan perguruan tinggi negeri. Kategori tiga besar kementerian yang dinilai paling terbuka adalah Kementerian Keuangan, disusul Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, kategori badan publik tiga besar berturut-turut adalah Arsip Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kategori pemerintahan provinsi diraih Pemprov Nusa Tenggara Barat di peringkat pertama, disusul Pemrov Aceh serta Pemprov Kaltim.

Kategori BUMN dimenangkan PT Bio Farma disusul PT PLN, dan PT Taspen. Selanjutnya, tiga besar kategori universitas berturut-turut adalah Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan Institut Pertanian Bogor. Penilaian ini dilakukan tim KIP sejak 27 Oktober 2014 hingga 4 Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com