SBY: Reformasi Bukan Revolusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, berharap agar pemerintah terus melanjutkan semangat reformasi. Hal itu perlu dilakukan tanpa kekerasan.

SBY mengatakan bahwa reformasi bukanlah revolusi. Menurut dia, reformasi merupakan sebuah gerakan perubahan tanpa ada kekerasan dan korban.

"Kalau revolusi itu mengganti sistem, menjebol, sering dengan kekerasan dan korban begitu besar. Perubahan-perubahan perbaikan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh bahkan dikatakan reformasi hakekatnya perubahan dan berkesinambungan," ujar SBY saat menyampaikan kuliah umum di Auditorium Harun Nasution, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (10/12/2014).

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, reformasi tidak boleh mengganti dan menjebol kerangka bernegara dari sebuah bangsa. Menurut dia, reformasi adalah sebuah gerakan untuk memperbaiki sistem yang dianggap tidak berjalan dengan baik.

"Praktik perlindungan apa yang tidak lagi sesuai dengan kehendak rakyat yang menyimpang," ucap SBY.

SBY menyebut ada 10 alasan yang mendorong masyarakat untuk melakukan reformasi. Di antaranya kekuasaan yang relatif absolut, demokrasi yang lemah, dan konsentrasi kekuasaan yang terlalu berfokus di pusat dan tidak memperhatikan daerah. Selain itu, tidak berimbangnya kekuatan antara legislatif dan eksekutif, serta adanya dwifungsi ABRI juga menjadi faktor yang mendorong reformasi. Faktor lain adalah dominasi partai politik pemerintah, dominasi bisnis oleh kelompok tertentu, lemahnya pemberantasan korupsi, dan terselenggaranya pemilu yang tidak adil dan bersih.

"Yang kesepuluh adalah cara-cara penegakan stabilitas dan keamanan nasional yang represif," kata SBY. SBY juga meminta agar para pemangku kekuasaan tidak tergoda dan menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Dalam kuliah umum tersebut, hadir Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komarudin Hidayat, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmy Diani, dan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan.