Inkonsistensi Aburizal Bakrie Disesalkan, tetapi Juga Disyukuri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) IX Jakarta, Agus Gumiwang Kartasasmita, menganggap Aburizal Bakrie tidak konsisten. Hal itu sebagai tanggapan atas pernyataan Aburizal yang berbalik mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Akhirnya sekarang kita bisa melihat tipe dan karakter Ical (Aburizal) sebagai pribadi. Begitu mudahnya berubah sikap dari satu posisi ke posisi lainnya," kata Agus di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (10/12/2014).

Agus mengungkapkan, dirinya bersyukur karena Aburizal kini memilih sikap yang tepat dengan mendukung Perppu Pilkada. Namun, ia menganggap perubahan sikap Aburizal yang relatif cepat juga itu akan membahayakan Partai Golkar. Menurut Agus, inkonsistensi Aburizal menjadi bukti bahwa Ketua Umum Partai Golkar hasil munas di Bali itu tak layak memimpin kembali Partai Golkar. Terlebih, Golkar merupakan partai yang memiliki jumlah kursi signifikan di parlemen sehingga mampu memengaruhi arah sebuah kebijakan.

"Saya kira risikonya terlalu besar kalau orang seperti itu memimpin parpol. Tapi alhamdulillah, akhirnya Ical dibukakan mata hatinya mendukung (perppu) pilkada langsung," ujarnya.

Dalam Munas IX Partai Golkar di Bali, Aburizal menyatakan menolak perppu tentang pemilihan kepala daerah (pilkada). Semalam, ia berubah sikap dan menyatakan mendukung Perppu Pilkada. Dalam akun Twitter-nya, Aburizal menjelaskan kronologi mengenai alasan Partai Golkar versi Munas Bali yang kini mendukung Perppu Pilkada.

Aburizal mengakui memang ada kesepakatan yang dibuat oleh enam partai untuk mendukung Perppu Pilkada. Kesepakatan itu juga mencakup kerja sama keenam partai tersebut dalam menentukan kepemimpinan di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Perubahan sikap itu terjadi beberapa hari setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap Partai Golkar ingkar janji. Dalam akun Twitter-nya, SBY merasa Golkar telah ingkar karena sudah meneken kesepakatan bahwa semua fraksi Koalisi Merah Putih di DPR akan mendukung Perppu Pilkada.

SBY juga mengaku memegang nota kesepakatan bersama enam partai politik pada 1 Oktober 2014 untuk mendukung perppu tersebut. Nota kesepakatan itu, menurut SBY, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.