Relawan Minta Jokowi Pilih Kepala BIN yang Bebas dari Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan pendukung Presiden Joko Widodo pada pilpres 2014 lalu meminta Presiden mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh Kepala Badan Intelijen Negara yang akan dipilihnya nanti. Relawan ingin agar kepala BIN terbebas dari segala kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu.

"Kami organ-organ pendukung Jokowi meminta perhatian Presiden agar dalam menunjuk kepala BIN untuk memeriksa rekam jejak calon," kata Sekjen Almisbat Hendrik Sirait dalam konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Selain Almisbat, hadir dalam kesempatan itu relawan lainnya yakni Projo, Seknas Jokowi, JNIB, RPJB, PIR, Duta Jokowi, Garda Pemuda NasDem, Jasmev dan Kornas. Mereka menilai, peran Kepala BIN amat penting untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi. Peran tersebut tidak akan bisa maksimal jika Kepala BIN justru juga pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

"Kepala BIN harus bebas dari korupsi dan tidak terjerat dalam kasus atau peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu," tegas Hendrik.

Saat ini Kepala BIN masih dijabat oleh Marciano Norman yang dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 19 Oktober 2011. Jokowi belum membuka siapa saja calon yang akan menggantikan Norman di kabinetnya.

Jokowi juga belum mengumumkan, kapan penunjukan kepala BIN yang baru akan dilakukan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia.

"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu secara berkeadilan," kata Presiden dalam acara peringatan Hari HAM di Gedung Senisono, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Selasa (9/12/2014), seperti dikutip Antara.

Presiden menegaskan, pihaknya harus memegang teguh dalam rel konstitusi atau UUD 1945 yang sudah jelas memberikan penghargaan terhadap HAM sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.