BPK Akan Audit Program Simpanan Keluarga Sejahtera Jokowi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang digagas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Program ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

"Kami akan cek nanti apakah datanya (keluarga miskin) sesuai dengan yang di lapangan atau tidak," kata Ketua BPK Harry Azhar Aziz seusai Sosialisasi BPK: Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat, di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Senin (8/12/2014).

Harry mengatakan, audit BPK ini akan didasarkan pada peraturan pemerintah, apakah menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), BKKBN, atau mengacu data lainnya.

"Misalnya nanti pemerintah menggunakan data 10.000 orang miskin, kemudian ternyata yang dibelanjakan ada 15.000 orang miskin, berarti yang 5.000 (orang miskin) tidak sesuai perundang-undangan," katanya.

Harry mengatakan, segala penggunaan dana pemotongan subsidi BBM akan menjadi ranah audit BPK. Penggunaannya, kata dia, akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014.

"Kami akan lihat nanti alokasi pembelanjaannya. Hasil pemeriksaannya nanti akan kami laporkan pada semester I tahun 2015," kata mantan politisi Golkar itu.

Menurut dia, BPK akan membidik proses penggunaan dana APBN, termasuk alokasi kompensasi BBM melalui mekanisme audit yang mencakup laporan keuangan kementerian, efisien atau tidaknya penggunaan dana.

"Laporan audit pemeriksaan tertentu yang akan kami elaborasikan dengan alokasi subsidi dan penggunaan belanja produktif," kata Harry.