Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Punya Tanggung Jawab Besar dalam Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 08/12/2014, 16:55 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dituntut untuk membentuk suatu rancangan besar dalam menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Hal tersebut dikatakan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menjelang Hari Anti-Korupsi pada tanggal 9 Desember 2014 besok.

"Seharusnya, 50 hari ini cukup untuk menentukan langkah, membuat terobosan yang meyakinkan publik," ujar Burhanuddin, dalam konferensi pers di Sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2014).

Menurut Burhan, Jokowi memiliki tanggung jawab kepada rakyat untuk menyelesaikan masalah korupsi. Dalam sebuah survei yang dilakukan menjelang Pilpres 2014, sebut Burhan, dua hal teratas yang menjadi ekspektasi publik saat memilih Jokowi adalah untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan korupsi.

Menurut Burhan, dalam memberantas korupsi, Jokowi perlu segera membentuk agenda pemberantasan korupsi yang sistemik dan sporadis. Pembenahan pertama adalah di bidang institusi dan yang kedua adalah pembenahan dalam penempatan aktor-aktor politik.

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang diikuti multipartai, sebut Burhan, tingkat perilaku korupsi akan semakin tinggi. Partai politik justru sering kali menjadi penyokong korupsi. Langkah besar yang dapat ditunjukkan oleh Jokowi, menurut Burhan, misalnya dengan membuat undang-undang keuangan partai politik.

Jokowi bisa menyodorkan kementerian untuk mengusulkan rancangan undang-undang keuangan parpol. Selain itu, menurut Burhan, dibutuhkan keberanian bagi Jokowi untuk memilih aktor-aktor yang tepat untuk memimpin lembaga-lembaga pemerintah. Dengan demikian, setidaknya dalam waktu singkat, publik dapat diyakinkan bahwa pemberantasan korupsi menjadi agenda besar dalam pemerintahan Jokowi-JK.

"Jokowi harus berani dengan menginisiasi koalisinya sendiri. Sementara itu, secara faktual dia juga harus realistis. Dia adalah presiden yang kekuatannya paling lemah. Tidak ada satu pun parpol yang bisa diatur Jokowi," kata Burhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com