Kolom Politik: Musim Tandingan

KOMPAS.com - Apa beda DPR saat ini dengan DPR era Orde Baru? DPR Orde Baru dijuluki ”tukang stempel” yang patuh pada pemerintah, DPR yang sekarang yang dikuasai Koalisi Merah Putih berpredikat ”tukang kritik” yang selalu anti pemerintah. Memang, tak semua anti pemerintah karena DPR terbelah dua menjadi Koalisi Indonesia Hebat dan KMP. Tetapi, maaf, KIH mati suri.

Keterbelahan itu sama sekali tak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dipertikaikan kedua koalisi tak lebih dari kursi, kursi, dan kursi—bukan kerja, kerja, kerja. Semua tahu, Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai pimpinan DPR, bahkan juga MPR. Semua kursi pimpinan komisi juga diborong KMP.

Benda terpenting di DPR memang kursi. Berkat jasa kursi itulah, tiap anggota DPR mendapatkan penghasilan bulanan plus fasilitas lengkap. Total ada 560 kursi DPR. Anda tinggal hitung saja berapa puluh miliar rupiah uang rakyat yang dihabiskan untuk membayar take-home pay yang mencapai bulanan puluhan juta per orang.

Untuk mendapatkan satu kursi dibutuhkan puluhan sampai ratusan ribu suara kita saat pemilihan anggota legislatif (pileg) pada 9 April 2014. Dan, triliunan rupiah uang rakyat digelontorkan untuk menyiapkan pesta demokrasi untuk para wakil rakyat itu. Memang benar bahwa harga sebuah kursi tidak murah. Menurut penelitian doktoral seorang anggota DPR, Pramono Anung, ada yang menghabiskan belasan miliar rupiah untuk merebut sebuah kursi.

Apa lacur kursi-kursi itu, plus meja-mejanya sekalian, malah dijungkirbalikkan dalam aksi protes pada sidang paripurna belum lama ini. Ini ”kemajuan” karena sebelum ini kursi empuk dan meja panjang lebih sering dipakai untuk tidur.

Ya, sebagian anggota DPR pergi ke ”pulau kapuk” saat sidang yang membahas nasib rakyat sedang berlangsung. Namun, anehnya, mereka malah begadang sampai subuh saat bersekongkol memilih pimpinan ketika rakyat terlelap.

Sungguh memprihatinkan nasib 560 anggota DPR periode 2014-2019. Profesi mulia sebagai wakil rakyat terdegradasi akibat ulah sendiri. Saya percaya para anggota DPR tetap peduli dengan nasib kita. Masalahnya, kita rakyat tidak marah lagi, tidak tahu mau bilang apa lagi, dan sebenarnya sudah tidak peduli lagi.

Apakah Anda sudah terima gaji dan fasilitas atau belum, kami enggak mikirin. Apakah Anda sedang merancang rapat dengar pendapat dengan menteri atau mau studi banding, kami masa bodoh. Kabarnya KMP mau mengajukan hak interpelasi kenaikan harga BBM? Kami cuma bisa geleng-geleng kepala saja. Konon KMP juga bernafsu mau mendongkel Presiden Joko Widodo paling lama dalam waktu dua tahun. Kami cuma bisa mesem-mesem saja.

Tapi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota DPR sekalian, jangan salah tafsir dulu. Sebagian dari kami, termasuk saya, sesungguhnya iba melihat kalian belakangan ini. Anda semua orang-orang yang mewakili kami melalui proses demokrasi yang menghabiskan dana triliunan rupiah, ratusan ribu tenaga penyelenggara pileg, dan berbulan-bulan masa persiapan sampai pelaksanaan pileg. Anda semua sebenarnya tergolong orang-orang istimewa karena punya tekad mau berbakti kepada bangsa.

Kami menyerahkan nasib kepada Anda semua dan oleh sebab itulah Anda kami gaji, kami sediakan sopir dan mobil, sampai rumah dinas berikut sebagian isi dan penjaganya, walaupun sebagian dari Anda dibui karena korupsi dan sebentar lagi jadi tersangka.

Beraneka jenis demokrasi di negeri ini, sejak merdeka sampai kini, mengajarkan bahwa kami layak menghargai kedudukan Anda. Oleh sebab itulah, Anda semua mendapat predikat ”anggota DPR yang terhormat”.

Bahkan, Belanda sudi memberi tempat bagi wakil-wakil rakyat terhormat di Volksraad. Oleh rezim Orde Lama, lembaga Anda diimbuhi kata ”Gotong Royong” di belakangnya karena dianggap mengedepankan musyawarah/mufakat.

Amat mudah mengukur apatisme kami terhadap DPR. Anda tinggal buka media sosial, segera terlihat semua keluh-kesah, mulai dari yang halus sampai yang kasar, terhadap KMP. Celakanya, masyarakat kita cenderung bermental ”pukul rata”. Seperti kata pepatah, ”Akibat nila setitik, rusak susu sebelanga.”

Sekali lagi, DPR satu-satunya lembaga yang mewakili kita dan, suka atau tidak, hasil pilihan kita semua. Negara takkan berjalan tanpa lembaga legislatif yang mau bekerja. Sebenarnya rakyat kurang tertarik memahami semua detail yang menggagalkan islah antara KMP dan KIH. Rakyat kurang peduli dengan revisi UU MD3 atau pembagian kursi alat kelengkapan dewan.

Rakyat sudah memersepsikan dan menerima kenyataan bahwa KMP merupakan ”pemenang” yang menguasai DPR. Harapan rakyat, DPR yang dikuasai KMP itu menjalankan fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi sesuai konstitusi.

Ibarat pertandingan sepak bola, kita rakyat penonton ingin menyaksikan pertandingan bermutu antara ”kesebelasan eksekutif melawan kesebelasan legislatif”. Namun, kita penonton telanjur kecewa meninggalkan stadion karena kesebelasan legislatif ”bermain kurang sportif”.

Oleh sebab itulah, KMP keburu dianggap sebagai entitas destruktif yang sudah berancang-ancang mengambil alih fungsi eksekutif. Muncul citra buruk bahwa KMP berpraktik sebagai ”pemerintahan tandingan”.

Padahal, pemerintahan belum lagi berjalan dua bulan. Apa yang terjadi pada Munas Golkar di Bali, berikut keputusan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pilkada Langsung, memperkuat kesan KMP enggan terlibat konstruktif dalam kehidupan demokratis.

Selain itu, tingkatan perilaku dan pernyataan yang dilontarkan tokoh-tokoh kunci KMP kerap dianggap kurang bersikap kenegarawanan. Sebaliknya, pemerintahan justru sedang membangun karisma dengan sejumlah dobrakan yang berorientasi kerja, kerja, kerja.

Kita memang memasuki ”musim tandingan”. Ada pemerintah tandingan, ada gubernur tandingan, dan jangan-jangan sebentar lagi ada Golkar tandingan.