Menurut dia, dengan sikap menolak pilkada langsung itu, Golkar akan dicap negatif oleh masyarakat. "Kita tidak mau Partai Golkar disebut sebagai penghianat karena masyarakat akan mengingat," kata Agung saat membuka Musyawarah Nasional IX versi Presidium Penyelamat, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2014) malam.
Agung menjelaskan, sistem demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun sudah mengalami berbagai perkembangan. Jika pilkada dikembalikan dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih DPRD, maka Indonesia akan mengalami kemunduran.
"Jika kita kembali pilkada lewat DPRD, bisa mengulangi kesalahan yang kita kubur di masa lalu," ucapnya. Agung menyadari pilkada langsung memang selama ini masih menyisakan banyak kekurangan. Namun kekurangan-kekurangan itu, menurut dia, masih bisa diperbaiki.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam Munas IX Partai Golkar, menginstruksikan kepada fraksi Golkar di DPR untuk menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait pilkada langsung yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Aburizal, pilkada melalui DPRD sesuai dengan cita-cita Koalisi Merah Putih.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.