Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 82,7 Persen Responden Nilai Negatif Sikap Golkar Tolak Perppu Pilkada

Kompas.com - 05/12/2014, 16:57 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan, mayoritas publik menilai negatif sikap Partai Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

"Penolakan Perppu akan membuat Golkar berhadapan dengan sentimen mayoritas publik yang tidak ingin hak untuk memilihnya dirampas," ujar peneliti LSI Adrian Sopa, dalam konferensi pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (5/12/2014).

LSI mengaku melakukan survei kepada 1200 responden pada 3-4 Desember 2014. Survei dilakukan dengan media ponsel, yang disebut quickpoll.

Berikut hasil survei tersebut:

1. Saat responden ditanyakan soal keputusan Partai Golkar yang menolak disahkannya Perppu Pilkada, sejumlah 82,70 persen menyatakan keputusan tersebut salah dan patut disayangkan. Hanya 9,30 persen responden yang menyatakan keputusan tersebut benar. Sedangkan 8,00 persen responden memilih tidak menjawab.

2. Berdasarkan jenis kelamin, 84,90 persen laki-laki menyayangkan keputusan Partai Golkar. Hanya 8,84 persen yang menyetujui. Sementara itu, bagi perempuan, sejumlah 83,00 persen menyatakan tidak setuju dengan sikap Golkar. Hanya 9,65 persen yang setuju dengan penolakan Perppu Pilkada.

3. Berdasarkan wilayah, mayoritas masyarakat di pedesaan dan kota besar juga menilai negatif sikap Partai Golkar yang menolak Perppu. Sejumlah 82,13 persen masyarakat desa menyayangkan sikap Golkar. Hanya 9,17 persen yang menyetujui.

Untuk masyarakat kota, sebanyak 85,47 persen menyayangkan keputusan Golkar. Hanya 8,39 persen yang tidak menyayangkan.

4. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 80,54 persen responden dengan tingkat pendidikan SMP menilai negatif keputusan Golkar itu. Hanya 9,10 persen yang setuju.

Adapun untuk tingkat pendidikan SMA, sebanyak 83,36 persen responden menilai negatif dan hanya 9,26 persen yang setuju. Kemudian, untuk tingkat pendidikan tinggi, sebanyak 84,81 persen menilai negatif. Hanya 8,67 persen yang setuju Perppu Pilkada ditolak.

5. Berdasarkan tingkat ekonomi, sebanyak 82,49 persen responden dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah kecewa dengan penolakan Perppu. Hanya 8,64 persen yang tidak kecewa.

Untuk tingkat pendapatan menengah, sebanyak 83,32 persen mengaku kecewa dengan sikap Golkar dan hanya 9,63 persen responden mengaku tidak kecewa.

Kemudian, untuk tingkat pendapatan menengah ke atas, sebanyak 84,49 persen responden mengaku kecewa dan hanya 9,52 persen yang setuju dengan sikap Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com