Kompas.com - 05/12/2014, 16:45 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly Ambaranie Nadia K.MMenteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengaku sempat memarahi Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat terkait pembebasan bersyarat Pollycarpus Budihari Prijanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Menurut Yasonna, surat keterangan pembebasan bersyarat itu ditandatangani tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Hukum dan HAM. Padahal, ia menilai kasus pembunuhan yang menjerat Pollycarpus termasuk kasus yang banyak disorot.

"Seharusnya kepala kanwil, kepala lapas lapor saya dong. Jadi sensitivitasnya itu enggak ada, makanya kemarin saya marahin," ujar Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Yasonna mengatakan, pemberian pembebasan bersyarat merupakan kewenangan tingkat Kanwil tanpa harus menunggu persetujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga dia sebagai menteri. Namun, ia mengaku kaget pada keputusan tersebut. Setelah mempelajari kronologi pemberian pembebasan bersyarat kepada Pollycarpus, baru Yasonna menerima keputusan tersebut.

Menurut dia, Pollycarpus sudah berhak menerima pembebasan bersyarat karena telah memenuhi persyaratan administratif. "Saya melihat bahwa tugas kami di sini bukan untuk memberangus hak orang lain, harus kita hargai juga hak asasinya Polly ya, dan sudah sesuai ketentuan undang-undang," kata Yasonna.

Namun, Yasonna menegaskan, bisa saja Pollycarpus dikembali dibui jika melakukan pelanggaran hukum dalam masa wajib lapor setelah diberikan pembebasan bersyarat. Selama tidak melanggar aturan, kata dia, Pollycarpus dapat menjalani masa bebas bersyaratnya di luar penjara.

"Yang pasti kalau misalnya Polly melakukan yang macam-macam selama ini, saya akan tarik dia ke dalam lagi," kata Yasonna.

Pollycarpus menerima pembebasan bersyarat setelah menjalani 8 tahun dari 14 tahun masa hukumannya. Meski demikian, Pollycarpus tetap harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bandung satu bulan sekali. Selain wajib lapor, Pollycarpus juga harus mematuhi semua aturan, termasuk tidak boleh pergi ke luar negeri.

Pollycarpus menjalani hukuman penjara sejak diputuskan bersalah pada 3 Oktober 2006. Awalnya, ia divonis 2 tahun penjara. Jaksa kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) pada Januari 2008, dan diputuskan dihukum 20 tahun penjara dipotong masa hukuman sebelumnya.

Pada PK ketiga, 20 Oktober 2013, hukuman Pollycarpus dipotong menjadi 14 tahun. Mengacu pada vonis terakhir, sedianya Pollycarpus baru menyelesaikan masa hukumannya pada 25 Januari 2022.

Selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ia menerima banyak remisi. Total potongan hukuman yang ia terima adalah 51 bulan plus 80 hari atau sekitar empat tahun. Jadi, masa pidana Pollycarpus seharusnya hingga 29 Agustus 2017. Aturan pembebasan bersyarat yang mengatur minimal 2/3 masa pidana jatuh pada 30 November 2012.

Setelah bebas bersyarat, Pollycarpus dikenai wajib lapor kepada Balai Pemasyarakatan Bandung hingga 2018.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Nasional
5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

Nasional
Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Nasional
Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Nasional
Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat 'Fragile'

Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat "Fragile"

Nasional
Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Nasional
Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Nasional
ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

Nasional
Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Nasional
TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

Nasional
UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Nasional
UPDATE 23 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 100.533

UPDATE 23 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 100.533

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X