Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Bantah Dukungan dari DPD Golkar Dibarter Perppu Pilkada

Kompas.com - 03/12/2014, 18:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis

BADUNG, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie membantah melakukan kesepakatan politik dengan ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar untuk mendapat dukungan sebagai ketua umum. Menurut Aburizal, tudingan itu tak beralasan dan mengada-ada.

Aburizal mengklaim, semua ketua DPD I/II Partai Golkar memberikan dukungan kepadanya dengan kesadaran penuh. Hal itu ia anggap terbukti saat penyampaian pandangan umum dalam sidang paripurna Munas IX. Saat itu semua ketua DPD Golkar tingkat I/II maju dan menyatakan dukungannya.

"Saya kira tidak ada barter-barteran. Saudara sekalian bisa lihat, Partai Golkar makin solid dari tingkat I dan II maju ke depan (memberikan dukungan)," kata Aburizal, di Ballroom Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (3/12/2014).

Aburizal melanjutkan, soliditas yang ditunjukkan ketua DPD I/II bukanlah soliditas untuk unjuk kekuatan secara fisik. Namun, baginya, soliditas itu merupakan bukti bahwa Golkar masih tetap solid menghadapi gangguan politik dari dalam dan luar partai. "Maka persatuannya begitu besar, begitu solid, kita ingin tunjukkan soliditas," ujarnya.

Sebelumnya, dalam salah satu agenda di Munas IX, Aburizal telah menyerukan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Aburizal, jika perppu itu ditolak, maka UU Pilkada akan berlaku kembali. Hal ini, kata dia, sejalan dengan apa yang diperjuangkan Golkar bersama Koalisi Merah Putih (KMP).

"Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak perppu itu," kata Aburizal. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

Aburizal Bakrie telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019 secara aklamasi. Aburizal mendapatkan 534 dukungan dari 537 pemegang suara sah. Politisi Golkar yang dipecat, Agun Gunandjar, sebelumnya mengatakan bahwa pelaksanaan Munas IX berjalan tidak fair dan diwarnai praktik transaksional. Agun menuding penolakan Golkar pada Perppu Pilkada yang diputuskan dalam Munas IX merupakan kompensasi untuk mendapatkan dukungan dari DPD I/II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com