Agung Laksono: Setelah Munas Bali, Tidak Ada Lagi Rekonsiliasi!

Kompas.com - 03/12/2014, 16:37 WIB
" /> "indra.tramp"
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Presidium Penyelematan Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, upaya rekonsiliasi dengan pihak Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah ditutup. Menurut Agung, tidak ada gunanya lagi melakukan rekonsiliasi setelah Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Bali digelar.

"Setelah munas usai, tidak ada lagi rekonsiliasi," ujar Agung dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (3/12/2014).

Agung mengatakan, jika memang ada niatan upaya rekonsiliasi, seharusnya upaya tersebut dilakukan sebelum penyelenggaraan munas di Bali. Pasalnya, yang menjadi persoalan utama terpecahnya Golkar menjadi dua kubu adalah persoalan waktu pelaksanaan munas.

"Kami akan tetap ingin munas digelar pada bulan Januari 2015," kata Agung.

Namun, meskipun upaya rekonsiliasi sudah tertutup, Agung mengaku tidak akan memutus komunikasi dengan para kader Golkar lain yang berbeda pandangan dengannya. Dia akan tetap menjaga tali silaturahim dengan semua kader Golkar.

Sebelumnya, Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Agun Gunandjar mengakui tidak adanya titik temu antara Aburizal Bakrie dan Agung mengenai waktu pelaksanaan Munas IX Partai Golkar. (Baca: Ini Penyebab Gagalnya Kesepakatan antara Aburizal dan Agung)

Agun menjelaskan, dalam upaya rekonsiliasi yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, permintaan Aburizal tidak dapat disetujui oleh pihaknya. Aburizal setuju pelaksanaan munas pada 2015, tetapi digelar pada bulan Oktober. Waktu tersebut dinilai terlalu lama.

Munas Golkar memutuskan memecat semua kader Golkar yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar dan kader yang menolak pelaksanaan Munas IX. Presidium Penyelamat Partai Golkar dianggap sebagai organ yang ilegal dan menyalahi aturan internal Partai Golkar. (Baca: Bentuk Presidium Penyelamat Partai, Agung Laksono dkk Dipecat dari Golkar)

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X